Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., perjuangkan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh ke DPRA. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Aceh Barat - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh. Hal ini disampaikan Tarmizi melalui unggahan di media sosial miliknya yang kemudian dikonfirmasi kembali kepada Dialeksis.
“Kami terus berikhtiar memperjuangkan anggaran untuk penyelesaian pembangunan RS Regional Meulaboh,” ungkapnya kepada Dialeksis.
Ia menyebut, pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran sekitar Rp48 miliar, sementara informasi sementara untuk tahun 2026 menunjukkan belum adanya alokasi anggaran. Padahal, agar rumah sakit itu dapat beroperasi, dibutuhkan dana tambahan lebih dari Rp200 miliar.
Jika target peresmian ditetapkan akhir 2028, kata Bupati, maka tahun 2026 setidaknya harus tersedia anggaran minimal Rp50 miliar sebagai tahap awal percepatan operasional. Ia menegaskan RS Regional Meulaboh akan menjadi rumah sakit rujukan bagi tiga kabupaten: Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya, sekaligus mengurangi lonjakan pasien yang selama ini menumpuk di RSUD Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh.
“RS Regional dibutuhkan untuk meminimalisir membludaknya pasien di RSZA yang tidak tertangani. Ini fasilitas yang akan melayani tiga kabupaten sekaligus,” ujar Tarmizi.
Tarmizi mengungkapkan kondisi pelayanan kesehatan di wilayahnya sudah masuk tahap mengkhawatirkan. RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kini overcapacity, bahkan sebagian pasien harus dirawat di lantai ruang IGD karena keterbatasan tempat tidur.
“Fiskal kita memang menipis, ruang fiskal lemah akibat efisiensi. Tetapi untuk urusan kesehatan tidak boleh ditempatkan di urutan belakang. Ini soal nyawa manusia dan harapan hidup sehat,” tegasnya.
Bupati Aceh Barat menyampaikan harapan agar Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA dapat menyepakati prioritas anggaran bagi penyelesaian RS Regional Aceh Barat dan RS Regional Aceh Selatan yang disebut sudah hampir selesai.
“Semoga TAPA dan DPRA bersepakat untuk memprioritaskan anggaran RS Regional Aceh Barat dan Aceh Selatan. Masyarakat menunggu, dan kita tidak boleh menunda terlalu lama,” kata Tarmizi.
Kepada Dialeksis, Tarmizi menambahkan bahwa perjuangan anggaran bukan semata-mata soal proyek fisik, tetapi soal kehadiran negara dalam pelayanan dasar kesehatan.
“Pembangunan RS Regional bukan hanya angka di dalam APBA. Di balik itu ada ibu hamil, ada pasien gawat darurat, ada warga di pelosok yang jarak ke rumah sakit rujukan masih terlalu jauh,” ujarnya. Ia menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat.
Menurutnya, jika infrastruktur kesehatan kuat, biaya sosial akibat rujukan berulang ke Banda Aceh bisa ditekan dan pelayanan spesialistik akan lebih dekat ke masyarakat.
“Yang kita perjuangkan adalah martabat warga Aceh Barat dan wilayah sekitarnya dalam memperoleh layanan kesehatan. Kami akan terus mengetuk pintu, berdialog, dan mengawal agar anggaran ini tidak hilang dari prioritas,” tutup Tarmizi. [arn]
.jpeg)
Sebelumnya
