Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS, politisi senior dan tokoh nasional asal Aceh. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintahan baru Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Dek Fadillah diminta memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat lapis bawah melalui peningkatan produksi bahan konsumsi harian. Hal ini disampaikan Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS, politisi senior dan tokoh nasional asal Aceh, dalam penyampaiannya kepada Dialeksis, Sabtu (05/04/2025).
“Di awal pemerintahan, langkah strategis adalah membangun kemandirian pangan dengan mendorong produksi lokal seperti sayur-mayur, telur ayam, bebek, dan produk unggas lainnya. Ini bukan hanya urusan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi Gampong (desa), dan memastikan gizi masyarakat terpenuhi,” tegas Farhan.
Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan skala kecil - menengah memiliki dampak ganda. Selain mengurangi ketergantungan pada pasokan daerah lain, peningkatan produksi akan melahirkan sinergi antar-kelompok tani dan peternak.
“Jika ini dikelola serius, Aceh bisa keluar dari jebakan status sebagai daerah paling tertinggal di Sumatera,” ujarnya.
Farhan, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, juga mengingatkan agar pemerintah Aceh menghindari politik “lipat kuasa” atau konflik internal di tubuh birokrasi.
“Urusan elektoral sudah selesai. Sekarang waktunya bekerja, bukan saling menjatuhkan. Politik ‘lipat kuasa’ hanya akan menghambat kemajuan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kerja sama yang terkoordinasi akan menghasilkan energi sinergis. Misalnya, program pangan di tingkat desa harus selaras dengan kebijakan provinsi agar dampaknya masif,” papar Farhan ikut terlibat dalam proses damai aceh, pencetus lahirnya otonomi khusus aceh (MPR RI, 1999), terlibat dalam pembentukan UUPA (2006).
Tokoh yang dikenal vokal menyuarakan pembangunan Aceh ini menyayangkan lambatnya kemajuan daerah tersebut selama 17 tahun terakhir. Meski mengakui sejumlah capaian positif, Farhan menyebut Aceh masih terperangkap dalam status daerah tertinggal.
“Kita kehilangan banyak waktu karena fokus terpecah. Sekarang, momentum kepemimpinan baru harus dimanfaatkan untuk lompatan ekonomi berbasis kerakyatan,” tuturnya.
Ia menambahkan, isu stunting dan ketimpangan akses pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Produksi lokal yang masif adalah solusi jangka panjang. Tapi ini perlu komitmen politik, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Sebagai penutup, Farhan berharap pemerintah Aceh mampu mengedepankan transparansi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Aceh butuh efisiensi waktu. Setiap detik yang terbuang berarti memperpanjang penderitaan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya
