Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang selama ini dipegang Dr. Husnan Harun ST MP, disebut-sebut akan diganti. [Foto: Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, kembali melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. Kali ini, jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang selama ini dipegang Dr. Husnan Harun ST MP, disebut-sebut akan diganti.
Upaya media dialeksis.com untuk mengonfirmasi langsung isu tersebut pada Senin (27/10/2025), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man, belum membuahkan kepastian.
Ampon Man menyarankan agar media berkoordinasi dan bertukar informasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar.
“Silakan hubungi Pak Abdul Qahar di BKA untuk mendapatkan konfirmasi resmi terkait hal ini,” ujar Ampon Man singkat saat dihubungi.
Namun, upaya dialeksis.com untuk mengonfirmasi kepada Abdul Qahar melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan respons. Kondisi ini membuat kepastian pergantian Kepala Bappeda Aceh masih simpang-siur di kalangan publik dan pejabat.
Husnan sendiri diketahui menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh sejak Februari 2025, menggantikan Teuku Ahmad Dadek.
Awalnya, Husnan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Aceh, sebelum kemudian dilantik sebagai pejabat definitif pada 21 Mei 2025 bersama total 74 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh, meliputi eselon II, III, dan IV. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Meski baru lima bulan menjabat secara definitif, Dr. Husnan Harun ST MP, yang juga berprofesi sebagai Perencana Ahli Madya di Bappeda Aceh, kini jabatan puncaknya dipercayakan sementara kepada Zulkifli. Zulkifli sebelumnya menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Aceh di Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Sumber internal dialeksis.com menyebutkan bahwa penunjukan Zulkifli sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda Aceh dilakukan untuk menjaga kesinambungan fungsi perencanaan pembangunan Aceh. Pergantian ini dinilai perlu agar roda pemerintahan dan program pembangunan strategis tetap berjalan tanpa hambatan administratif.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh terkait alasan dan mekanisme pergantian Kepala Bappeda tersebut. Media ini akan terus memantau perkembangan dan berupaya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait. [nh]
Sebelumnya
