Firdaus Mirza, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. Foto: doc pribadi

DIALEKSIS.COM | Aceh - Permintaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli agar Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah mencopot Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Azwardi Abdullah dinilai kurang tepat oleh Firdaus Mirza, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. Hal ini disampaikan jika desakan tersebut dilakukan tanpa adanya evaluasi menyeluruh terkait kinerja dari Pj Sekda Aceh, baik dalam kebijakan program pembangunan Aceh maupun kesigapan pelaksanaan PON di Aceh.

Firdaus berpendapat bahwa desakan langsung pencopotan tanpa adanya evaluasi kinerja terkesan tendensius dan adanya kepentingan politik yang dimainkan. Situasi ini juga memperlihatkan seolah tidak adanya harmonisasi komunikasi politik antara Pemerintah Aceh dengan DPRA.

"Jika desakan berdasarkan kekhawatiran, kenapa menjadi pencopotan bukan evaluasi kinerja? Kenapa bukan mendesak supaya Pj Gubernur mengevaluasi kinerja dari Pj Sekda yang telah dipilihnya untuk bekerja lebih maksimal, efektif, dan berintegritas, terutama sigap dan cepat dalam menyambut PON nantinya," ujar Firdaus yang akrab disapa Ados kepada Dialeksis.com, Selasa, 4 Juni 2024.

Ia menekankan bahwa upaya ini merupakan langkah bijak DPRA sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan PON di Aceh berjalan dengan baik. Pj Sekda harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPRA, demi suksesnya event nasional ini.

"Kunci kesuksesan pembangunan dan berjalannya agenda nasional maupun daerah terletak pada sinergisitas dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif," tegas Firdaus.

Ia berharap desakan ini berubah menjadi desakan yang lebih bijak, yaitu evaluasi kinerja menyeluruh, sehingga pihak eksekutif dan legislatif dapat lebih fokus dalam mensukseskan agenda nasional yang sudah di depan mata, yaitu PON dan Pilkada Aceh, serta meningkatkan harmonisasi komunikasi politik antar lembaga agar tidak muncul dan berkembang masalah lain ke depannya.

"Yang terpenting, keduanya harus mengesampingkan ego personal maupun institusi dan mengedepankan komunikasi yang harmonis serta kerja sama demi kepentingan masyarakat Aceh," pungkas Firdaus.