Instruksi Mendagri: Tekan Pemborosan, Hindari Flexing, Jaga Kepercayaan Publik

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar pada Selasa (2/9/2025). [Foto: Tangkapan layar Youtube Kemendagri RI]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk menunda semua jenis kegiatan seremonial yang terkesan hanya menghabiskan anggaran.

"Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik --maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Tito meminta para pejabat agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Ia mengimbau agar tidak menggelar kegiatan yang terkesan boros, demi menjaga perasaan dan kepercayaan publik -- terutama di tengah upaya efisiensi yang sedang digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, menggelar acara seremonial yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat adalah tindakan yang kurang tepat, terutama di situasi saat ini.

"Jangan sampai nanti dipotong (videonya), diviralkan, sementara masyarakat sedang prihatin, lalu ada yang berpesta -- terkait kegiatan dinas," tegasnya.

Larangan Pamer Kemewahan

Tak hanya soal kegiatan dinas, Mendagri juga mengingatkan para pejabat daerah beserta keluarganya agar tidak memamerkan gaya hidup mewah (flexing).

Ia menekankan bahwa acara pribadi pun sebaiknya dilaksanakan secara sederhana, baik dalam waktu dekat maupun ke depannya.

"Flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarga, tolong dijaga betul. Termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana," katanya.

Mendagri juga telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga situasi kondusif, di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," ucap Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan para pejabat untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Menurutnya, sensitivitas terhadap isu sosial saat ini sangat penting agar tidak memicu polemik baru. [red]