Jokowi dan rombongan, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, berangkat ke Jawa Timur untuk kunjungan kerja pada 8 Maret 2024 dari Jakarta. Foto:  Biro Pers Sekretariat Presiden

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024. 

Rapat tersebut membahas pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi telah meminta agar terjadi komunikasi dengan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto.

Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Jokowi menekankan pentingnya berinteraksi dengan pemerintahan baru untuk memastikan pelaksanaan program-program prioritas di tahun pertama. 

Sri Mulyani, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, menegaskan bahwa karena sifat transisi dari perancangan ini, pemerintahan Jokowi akan terus memperbaiki desain dan posisi APBN Tahun 2025.

"Namun, kami akan tetap menjalankan proses politik dengan baik dan benar," ujar Sri.

Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pihak yang menang masih berlangsung.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi atau tim transisi dari pemerintah maupun dari kubu Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai bahwa transisi tersebut akan masuk akal jika terjadi pergantian kekuasaan yang berbeda secara politik. Selama kampanye Pilpres 2024, Prabowo-Gibran mengusung tema kontinuitas.

Sri Mulyani, dalam keterangannya di Istana pada hari Jumat, menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBN 2025, termasuk aspek geopolitik dan realitas ekonomi seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan arus modal yang dipengaruhi oleh ketegangan politik global. 

"APBN akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menangani tantangan struktural," tegasnya.

APBN 2025 akan tetap disusun oleh pemerintah saat ini dengan berkoordinasi dengan pemerintahan baru. Hal ini akan dilakukan secara hati-hati dan teliti, termasuk komitmen untuk menjaga defisit di bawah tiga persen.

"Dengan demikian, tidak akan ada persoalan mengenai persepsi terhadap legitimasi proses penyusunan APBN tersebut," tandas Sri Mulyani.