Muhammad Mada Waketum Kadin Aceh bersama Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). Foto: screenshot Dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah kembali menggaungkan janji membangun 2 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Program ambisius ini kini menyasar seluruh wilayah Tanah Air, termasuk Provinsi Aceh yang masih bergulat dengan defisit hunian layak.

Muhammad Mada, yang akrab disapa Cek Mada, angkat bicara menanggapi rencana ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh ini menyambut positif program tersebut, menyebutnya sebagai "gebrakan yang sangat diperlukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto".

"Ini bukan sekadar soal tempat berteduh," ujar Cek Mada kepada Dialeksis.com, Minggu (1/9/2024). "Program ini juga berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Yang lebih menggembirakan, pelaksanaannya akan melibatkan pengusaha lokal, termasuk dari Aceh."

Cek Mada menilai rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua entitas terpisah - Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan - sebagai langkah strategis dan progresif. "Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memikirkan cara agar masyarakat bisa memiliki rumah," tegasnya.

Meski demikian, Cek Mada mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi tumpang tindih kebijakan. "Pemisahan kementerian memang menunjukkan keseriusan, tapi bukan jaminan keberhasilan program. Yang terpenting adalah sinergi antar lembaga dan transparansi dalam pelaksanaan," katanya.

Salah satu aspek yang sangat diapresiasi oleh kalangan pengusaha adalah rencana untuk mewajibkan pelaksanaan proyek pembangunan rumah ini oleh pengusaha lokal, UMKM, dan BUMDes. "Ini kesempatan emas bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional sekaligus mengembangkan bisnis mereka," tambah Cek Mada.

Sementara itu, publik masih menanti detail konkret dari program 2 juta rumah ini. Berbagai pertanyaan kritis mulai bermunculan: Siapa yang akan menjadi penerima manfaat utama? Bagaimana mekanisme distribusinya? Dan yang tak kalah penting, dari mana sumber pendanaan akan diperoleh?

Di tengah hiruk-pikuk wacana ini, nasib jutaan warga yang masih memimpikan rumah layak huni seolah menggantung. Mereka, bersama dengan janji-janji manis pemerintah, kini menanti realisasi program yang diharapkan dapat mengubah hidup mereka.

Terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, inisiatif pemerintah ini membawa secercah harapan bagi banyak pihak. Dengan melibatkan pengusaha lokal dan memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan melalui kementerian tersendiri, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk mengatasi masalah perumahan yang telah lama membelenggu masyarakat Indonesia.