Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST. Foto: dok PUPR
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir. Mawardi, ST, mengapresiasi rampungnya pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.
Jembatan sepanjang 65 meter dengan lebar 4,5 meter dan tinggi sekitar sembilan meter itu menghubungkan Desa Kampung Tempel dengan Kemukiman Brandang. Pembangunannya melibatkan masyarakat bersama personel Koramil 20/Cot Girek, Kodim 0103/Aceh Utara, dan dinyatakan rampung pada Senin, 3 Agustus 2026.
Mawardi mengatakan keberadaan jembatan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan keterhubungan antargampong, tetapi juga membuka ruang baru bagi peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat pedalaman.
“Pembangunan jembatan seperti ini memiliki manfaat yang sangat nyata. Infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, tetapi sarana yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah, pusat ekonomi, fasilitas kesehatan, dan berbagai pelayanan dasar lainnya,” kata Mawardi dalam keterangannya kepada Dialeksis, Selasa (4/8/2026).
Sebelum jembatan itu dibangun, masyarakat harus menempuh jalur memutar melalui Jalan Line Pipa Baru dengan tambahan jarak sekitar delapan hingga 12 kilometer. Sebagian akses juga hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki sehingga menyulitkan anak sekolah serta warga yang membawa hasil perkebunan dan kebutuhan sehari-hari.
Menurut Mawardi, keberhasilan pembangunan Jembatan Perintis Garuda memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab kebutuhan infrastruktur di kawasan perdesaan.
Ia menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat dan TNI patut diapresiasi karena mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan akses yang telah dirasakan warga selama bertahun-tahun.
“Kami memberikan apresiasi kepada TNI, masyarakat, aparatur gampong, dan semua pihak yang terlibat. Kolaborasi seperti ini perlu terus diperkuat karena kebutuhan infrastruktur di Aceh cukup luas dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja,” ujarnya.
Mawardi menjelaskan, Dinas PUPR Aceh memiliki peran dalam mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, pihaknya siap membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan instansi terkait untuk melihat kebutuhan lanjutan di sekitar jembatan tersebut.
Koordinasi itu, menurutnya, dapat mencakup kondisi jalan penghubung, sistem drainase, keamanan konstruksi, rambu pembatasan muatan, serta kebutuhan penanganan lain agar manfaat jembatan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jembatan harus didukung oleh akses jalan yang baik. Jangan sampai jembatannya sudah tersedia, tetapi jalan menuju kawasan tersebut masih sulit dilalui. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai satu kesatuan jaringan konektivitas,” jelasnya.
Mawardi juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga dan merawat Jembatan Perintis Garuda. Pemeliharaan dinilai penting untuk menjaga keamanan pengguna sekaligus memperpanjang usia konstruksi.
Sebelumnya, Danramil 20/Cot Girek, Kapten Inf Darmansyah, mengingatkan agar kendaraan dengan muatan lebih dari lima ton tidak melintasi jembatan tersebut. Pembatasan diperlukan untuk menjaga konstruksi dan usia pemakaian jembatan.
“Pengawasan terhadap kapasitas kendaraan harus menjadi perhatian bersama. Rambu batas muatan perlu dipatuhi karena keselamatan masyarakat merupakan hal utama. Infrastruktur yang sudah dibangun dengan susah payah jangan sampai cepat mengalami kerusakan akibat penggunaan yang melampaui kapasitas,” kata Mawardi.
Ia berharap rampungnya Jembatan Garuda dapat memperlancar pengangkutan hasil perkebunan warga, mengurangi biaya perjalanan, memperpendek waktu tempuh pelajar, dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di kawasan Cot Girek.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi ketimpangan pelayanan antara kawasan perkotaan dan pedalaman.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman juga berhak memperoleh akses yang aman dan layak. Ketika keterisolasian berhasil dibuka, peluang ekonomi dan kualitas pelayanan publik akan ikut meningkat,” tuturnya.
Mawardi menegaskan Pemerintah Aceh akan terus mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan, kebutuhan prioritas, kesiapan perencanaan, dan kemampuan anggaran daerah.
Menurut Mawardi, komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang selama ini kerap menekankan pentingnya kebersamaan seluruh pihak dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh.
"Pak Gubernur Mualem sering menyampaikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur pascabencana tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi dan gotong royong semua pihak agar akses masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan roda perekonomian kembali bergerak," ujar Mawardi.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan atau jembatan, tetapi juga memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
"Jembatan Garuda menjadi contoh bahwa satu infrastruktur dapat menghadirkan perubahan besar. Harapan kita, jembatan ini dirawat bersama dan benar-benar menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Cot Girek," pungkasnya.
Sebelumnya.jpg)
