Penyerahan bantuan untuk guru dan santri terdampak bencana di Aceh oleh Wamenag Romo Muhammad Syafii didampingi oleh Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Faisal Ali Hasyim. [Foto: Humas Kemenag]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan bantuan lebih dari Rp43 miliar bagi 22.059 guru pesantren dan santri di Aceh yang terdampak banjir. Bantuan tersebut dijadwalkan mulai disalurkan pada pekan ketiga November 2026.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i dalam kegiatan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kemenag Aceh, Kamis (5/11/2026).
Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, mengatakan bantuan untuk guru pesantren mencapai Rp12,96 miliar bagi 4.321 penerima. Masing-masing guru akan memperoleh Rp3 juta.
Sementara itu, bantuan untuk 17.738 santri mencapai Rp31,92 miliar. Setiap santri menerima Rp1,8 juta. "Sedangkan bantuan untuk santri terdampak banjir akhir tahun lalu sejumlah Rp31.928.400.000," kata Azhari.
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Aceh, Muntasyir, menjelaskan bahwa panitia sedang menyiapkan rekening atas nama masing-masing penerima. Setelah proses tersebut selesai, bantuan akan ditransfer langsung kepada penerima.
Rehabilitasi Madrasah dan Kantor Kemenag
Selain bantuan langsung kepada guru dan santri, Kemenag juga melanjutkan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan keagamaan yang rusak akibat banjir.
Azhari menyebut rehabilitasi kantor Kemenag di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Kota Langsa masih berlangsung. Sementara itu, pekerjaan rehabilitasi serta pengadaan peralatan Kantor Urusan Agama (KUA) telah mencapai progres fisik 85 persen.
Pembangunan kembali Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya yang hanyut diterjang banjir juga terus berjalan. Hingga saat ini, progres pembangunannya mencapai 43,31 persen.
Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, kantor, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang UKS, dan kantin.
Adapun KUA Putri Betung di Kabupaten Gayo Lues yang hilang akibat banjir direncanakan dibangun kembali di lokasi baru. Penyediaan lahannya sedang diupayakan melalui kerja sama dengan Kantor Kemenag setempat.
Pemulihan rumah ibadah dan pondok pesantren terdampak juga dilakukan secara bertahap. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, antara lain beberapa lokasi kembali dilanda banjir dan waktu efektif penyelesaian program yang tersisa sekitar tiga bulan.
"Percepatan realisasi perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan tim pengawasan di tingkat pusat, Kanwil, serta kabupaten/kota," ujar Azhari.
Kemenag Bentuk Tim Tanggap Bencana
Untuk memperkuat penanganan bencana, Kemenag juga tengah mematangkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Bencana yang akan bekerja secara terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan pembentukan tim tersebut hampir rampung. Nantinya, koordinasi penanganan bencana tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi terhubung langsung dengan kantor wilayah, kantor Kemenag kabupaten/kota, hingga KUA.
Tim tersebut akan dipimpin Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Faisal Ali Hasyim.
Dalam pematangan pembentukan tim pada 2 November 2026, Faisal menjelaskan bahwa tugas tim mencakup koordinasi bantuan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, pendataan wilayah serta korban terdampak, hingga penghimpunan dan penyaluran dana melalui rekening Kemenag Peduli.
Pembentukan tim ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan Kemenag sekaligus mempercepat penanganan dampak bencana terhadap layanan pendidikan dan keagamaan masyarakat. [*]
Sebelumnya
