Kesbangpol Aceh bersama FKUB Aceh gelar dialog interaktif di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Selatan pada 21 - 23 April 2025. [Foto: for Dialeksis.com]DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh menggelar serangkaian dialog interaktif di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Selatan pada 21 - 23 April 2025.
Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan dan keagamaan di tengah kompleksitas tantangan modern, seperti maraknya narkoba, hoaks, judi online, serta degradasi moral.
Dialog diikuti puluhan perwakilan lintas forum, termasuk FKUB, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Turut hadir unsur TNI-Polri (Kodim, Polres), Kejaksaan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), serta perangkat daerah terkait.
Dalam sambutan pembuka, Plt. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kesbangpol Aceh, Surya Edi Rahman, mewakili Kepala Kesbangpol, menekankan bahwa kerukunan di masyarakat heterogen seperti Aceh tidak bisa diwujudkan tanpa partisipasi aktif semua pihak.
“Fenomena narkoba, hoaks, pergaulan bebas, hingga kejahatan digital seperti judi online dan game berlebihan, harus menjadi perhatian bersama. Wawasan kebangsaan kita mulai tergerus oleh ketimpangan sosial, lemahnya kontrol masyarakat, dan arus globalisasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antarforum dan instansi menjadi kunci untuk membangun ketahanan ideologi. “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga ulama, akademisi, dunia usaha, hingga keluarga,” ujarnya.
Selanjutnya penyampaian dari Ketua FKUB Aceh, H. Hamid Zein, dalam paparannya, mengingatkan bahwa Aceh dan Indonesia pernah mengalami masa kelam akibat konflik dan penjajahan.
“Perjalanan dari masa pendudukan Belanda-Jepang hingga konflik RI-GAM mengajarkan bahwa perdamaian, kerukunan, dan keadilan adalah harga mati,” tuturnya.
Ia menyerukan pentingnya meneladani Piagam Madinah, konstitusi sosial pertama di dunia yang digagas Nabi Muhammad SAW.
“Nilai keadilan, penghormatan pada perbedaan, dan penyelesaian konflik secara musyawarah dalam Piagam Madinah sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus ini adalah pondasi untuk merawat kemajemukan, terutama di tahun-tahun politik,” jelas Hamid.
FKUB Aceh juga mendorong implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 terkait shalat berjamaah dan mengaji bagi aparatur dan masyarakat.
“Syariat Islam dan adat Aceh harus saling melengkapi. Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah,” tegas Hamid, mengutip filosofi lokal.
Ia mengajak masyarakat menjadikan agama sebagai penuntun kehidupan, bukan alat pemecah belah.
“Amar makruf nahi mungkar adalah perintah Allah, seperti tertuang dalam Surah Ali Imran ayat 104. Dukungan terhadap program pemerintah, seperti pembinaan akhlak melalui shalat dan mengaji, adalah ikhtiar kolektif untuk memutus mata rantai kemaksiatan,” imbuhnya.
Kedua narasumber sepakat bahwa pembangunan harmoni sosial memerlukan pendekatan holistik. Beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi:
1. Pendidikan agama berbasis nilai kebangsaan yang menekankan toleransi dan anti-hoaks.
2. Dialog lintas forum dan agama untuk memperkuat perspektif positif.
3. Kolaborasi dalam kegiatan sosial-keagamaan untuk mempererat silaturahmi.
4. Kebijakan berpihak rakyat yang menjunjung keadilan dan kearifan lokal.
5. Sinergi pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam pengawasan konten negatif.
“Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air dengan mengutamakan persatuan. Ini hanya bisa terwujud dengan kerja sama semua pihak,” pungkas Hamid Zein.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Sebelumnya
