Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmennya menjaga ekosistem laut di Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Gili Matra Bersama. [Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmennya menjaga ekosistem laut di Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Gili Matra Bersama. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kemitraan di Balai Desa Gili Indah, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
“Kerja sama ini mencakup perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi masyarakat akan pentingnya konservasi,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam siaran resmi KKP yang diterima pada Jumat (11/7/2025).
Langkah kolaboratif ini merupakan bagian dari upaya KKP dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif. Gili Matra sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia dengan kekayaan hayati laut yang melimpah.
Meita Monika M. Tumewu dari Yayasan Gili Matra Bersama menegaskan pentingnya konsistensi dan keterbukaan dalam menjalankan program.
“Kami akan melakukan monitoring setiap tiga bulan bersama BKKPN Kupang. Kalau ada tantangan, kami siap berdiskusi dan mencari solusi cepat dan tepat,” tegas Meita.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menyambut baik inisiatif ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rusdianto menyebut kerja sama ini penting untuk menjaga kelestarian pulau yang telah menjadi ikon pariwisata dunia.
“Pulau ini merupakan kebanggaan kita bersama. Keberlanjutan kawasan harus dijaga agar tetap menjadi destinasi wisata dunia, berkat kekayaan alam dan manusianya,” ujarnya.
Pelestarian kawasan Gili Matra yang memiliki luas 2.268,59 hektar ini juga menempatkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan. Kawasan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 ini dikelola secara partisipatif.
Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menambahkan, kemitraan ini mengisi celah program konservasi yang belum terjangkau, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.
“Ke depan, kita tidak hanya fokus pada perlindungan ekosistem, tapi juga edukasi masyarakat. Akan ada kunjungan sekolah, kelas renang untuk perempuan, serta aksi bersih pantai dan bawah laut,” ujarnya. [red]
Sebelumnya
