Presiden RI Joko Widodo. Foto: Antara/Youtube Sekretariat Presiden/pri.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilontarkan oleh civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terkait kondisi demokrasi menjelang pemilu. 

Ia menekankan pentingnya hak setiap individu untuk berbicara dan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.

Dalam menjawab kekhawatiran terkait demokrasi di Indonesia, Presiden Jokowi merujuk pada peringkat indeks demokrasi yang mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Ini menjadi dasar untuk memahami dinamika perkembangan demokrasi di tanah air.

Presiden juga menyangkal tuduhan politisasi program bantuan sosial (Bansos dan BLT), dengan menegaskan bahwa distribusi program tersebut telah melalui persetujuan dari DPR. 

Dirinya menjelaskan bahwa keputusan pemberian BLT sebesar Rp600.000 pada Februari 2024 bukan hanya keputusan pemerintah semata, melainkan juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dalam pembelaannya, Presiden menyebutkan pula pembagian 10 kg beras sebagai respon terhadap kenaikan harga beras global dan sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Komitmen pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program bantuan yang telah diimplementasikan," tegasnya. 

Lebih lanjut, Presiden mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp96,8 triliun untuk perlindungan sosial pada tahun 2024. Angka ini melebihi anggaran terkait pandemi sebelumnya. 

Presiden berencana mendistribusikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 pada bulan Februari 2024, mencakup periode Januari hingga Maret, sebagai upaya konkret dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.