PJ Walikota Banda Aceh, Amiruddin saat menyampaikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) “Dialog Bersama Masyarakat Penerima Mekar dan PKH, Serta Stunting dan Kemiskinan Ekstrim” di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (27/3/2024). [Foto: Pemko Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kota Banda Aceh telah menyalurkan Bantuan Pangan Beras dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, dengan penyaluran dilakukan Pos Indonesia secara maksimal 100 persen. Penyaluran Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2024 alokasi Januari telah selesai didistribusikan kepada 9,528 Keluarga Penerima Manfaat. 

Hal itu disampaikan PJ Walikota Banda Aceh, Amiruddin dalam Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) “Dialog Bersama Masyarakat Penerima Mekar dan PKH, Serta Stunting dan Kemiskinan Ekstrim” di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (27/3/2024).

Selanjutnya, Amiruddin menyebutkan terkait jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem di Banda Aceh tahun 2022 sebesar 2,14% turun menjadi 0,89% dengan dengan jumlah sebanyak 5.980 jiwa menjadi 2.520 jiwa.

Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menetapkan Keputusan Walikota Nomor 718 Tahun 2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Banda Aceh yang merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Amiruddin menjelaskan Pemko Banda Aceh untuk mengatasi kemiskinan ekstrem telah melakukan berbagai upaya melalui enam program utama. Program itu diantaranya mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, serta menanggulangi dan mengurangi dampak bencana.

“Untuk meningkatkan pendapatan warga terdampak kemiskinan ekstrem, telah disalurkan bantuan untuk kelompok usaha, program pembiayaan revolving gampong, belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan,” kata Amiruddin dalam sambutannya. 

Sambungnya, berbagai pelatihan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan manajemen usaha bagi perempuan, optimalisasi omzet melalui market place, pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Tekan Angka Stunting

Pemerintah Kota Banda Aceh dengan segenap elemen masyarakat juga terus berupaya menekan angka stunting. 

Berdasarkan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) ada 906 balita atau 9,33 persen dan Februari 992 balita atau 9,66 persen.

“Berbagai upaya juga telah kami lakukan dalam penurunan angka stunting, diantaranya: pemeriksaan ibu hamil, Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK),” jelasnya. 

Selain itu, kata Amir, Pemko juga telah melakukan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, pemantauan tumbuh kembang balita, kampanye pemberian ASI ekslusif, peningkatan cakupan imunisasi, serta edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) Pemko Banda Aceh telah menyalurkan Rp2.535.432.885 pada tahap pertama. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk 4.526 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di sembilan kecamatan di Banda Aceh.

Pada tahap pertama itu, KPM terbanyak berada di Kecamatan Syiah Kuala mencapai 754 KPM, 721 KPM di Kecamatan Meuraxa dan 558 KPM berada di Kecamatan Lueng Bata.

“Seluruh upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh tentu masih ada kekurangan, sehingga perlu terus dibimbing demi tercapai target pembangunan, khususnya Generasi Emas 2045,” pungkas Amiruddin.