Ketua MPU Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Tgk. Faisal Ali bersama Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menegaskan pentingnya penguatan dan perlindungan terhadap Da’i Perbatasan, khususnya di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Hal ini disampaikan Ketua MPU Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Tgk. Faisal Ali, dalam keterangannya kepada media Dialeksis, Kamis (25/12/2025).
Menurut Tgk. Faisal, Da’i yang bertugas di wilayah perbatasan tidak hanya berperan sebagai penyampai dakwah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan keagamaan dan sosial masyarakat, terutama pada masa pemulihan pascabencana.
“Tugas Da’i di wilayah perbatasan bukan sekadar menyampaikan dakwah. Mereka adalah garda terdepan dalam pembinaan keagamaan dan ketahanan sosial masyarakat, terutama pascabencana,” ujar Tgk. Faisal.
Ia menekankan bahwa wilayah seperti Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil membutuhkan perhatian khusus karena kondisi geografis yang menantang serta keterbatasan fasilitas pendukung.
“Setiap kali bencana datang, bukan hanya fisik yang rusak. Ketahanan spiritual dan sosial masyarakat juga terguncang. Kehadiran Da’i yang stabil, baik dari sisi tempat tinggal, sarana, maupun dukungan ekonomi, sangat menentukan proses pemulihan. Pemerintah harus memprioritaskan ini secara terencana, bukan ad hoc,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tgk. Faisal mengusulkan sejumlah langkah konkret yang perlu segera diprioritaskan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, diantaranya perbaikan tempat tinggal Da’i yang rusak akibat bencana agar mereka dapat kembali tinggal dekat dengan masyarakat binaan.
Mengganti atau perbaikan kendaraan Da’i yang hilang, rusak, atau tidak layak pakai guna menjaga kelancaran mobilitas dakwah. Selain itu penting menyediakan hunian dinas atau tempat tinggal khusus di kampung tugas agar Da’i tidak harus menetap di kampung tetangga.
Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian layak dan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Da’i Perbatasan.
“Memberikan insentif dan fasilitas dasar bukan sekadar santunan, melainkan investasi untuk menjaga ketahanan iman dan ketenangan masyarakat, terutama di masa rawan setelah bencana,” tambahnya.
Tgk. Faisal juga mengingatkan adanya potensi munculnya kelompok atau paham menyimpang yang memanfaatkan situasi ketidakstabilan pascabencana.
“Di tengah maraknya kasus murtad dan aliran sesat di beberapa tempat, dukungan kepada Da’i menjadi semakin penting. Dakwah yang terstruktur dan pendampingan spiritual akan memperkecil ruang bagi pengaruh negatif,” katanya.
Dengan sinergi antara MPU Aceh, Dinas Syariat Islam, lembaga dayah, dan unsur pemerintahan daerah, Tgk. Faisal berharap penanganan terhadap Da’i Perbatasan ke depan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga peran strategis mereka dalam proses pemulihan pascabencana benar-benar berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan dan perlindungan Da’i Perbatasan yang terdampak musibah. Ia menegaskan bahwa optimalisasi peran Da’i Perbatasan telah menjadi bagian dari program penanganan pascabencana Pemerintah Aceh.
“Kita harus melihat Da’i sebagai mitra dalam pemulihan, bukan sekadar objek bantuan. Dengan dukungan yang memadai, mereka dapat menjalankan tugas penyuluhan dan pembinaan keagamaan secara maksimal, menjaga ketahanan spiritual masyarakat, serta membantu menata harapan baru, termasuk menjelang momen ibadah penting seperti Ramadan,” ujar Zahrol.
Kami akan berkoordinasi lagi dengan Pimpinan baik Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta mitra kerja DPRA agar dapat memberikan dukungan anggaran terhadap dai perbatasan ini. Kami yakini, para pimpinan sangat perhatian dan peduli kepada para da'i perbatasan, ujar Zahrol.[]
Sebelumnya
