Zulkarnen, pengamat pemerintahan sekaligus mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya Aceh. Foto: for Dialeksi
DIALEKSIS.COM | Aceh - Wacana Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengawasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, memantik respons positif. Zulkarnen, pengamat pemerintahan sekaligus mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya Aceh, menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara bersiap hadir lebih serius menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin.
“Pembentukan Satgas Rumah Duafa atau Rumah Layak Huni ini adalah langkah konkret yang sudah lama ditunggu. Kalau ini dijalankan dengan serius dan profesional, maka cita-cita menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat kurang mampu bisa direalisasikan,” ujar Zulkarnen kepada Dialeksis saat dihubungi, Senin, 28 Juli 2025.
Menurutnya, selama ini program rumah bantuan kerap menemui kendala mulai dari ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih data, hingga lemahnya pengawasan. Karena itu, pembentukan satgas khusus harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh.
Zulkarnen menekankan bahwa satgas yang dibentuk tak cukup hanya berisi birokrat atau pejabat administratif. Harus ada orang-orang yang benar-benar memahami tata kelola perumahan dan tata ruang, agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efisien dan tepat guna.
“Ini bukan soal bagi-bagi proyek. Satgas harus diisi orang-orang yang mengerti bidangnya. Mulai dari teknis pendataan, verifikasi di lapangan, hingga koordinasi lintas pemerintah daerah. Jangan asal tunjuk,” katanya.
Ia menyebutkan empat hal krusial yang harus menjadi pijakan kerja Satgas, meliputi pendataan detail dan presisi “Harus ada data by name by address, lengkap dengan titik koordinat lokasi. Tanpa itu, rawan salah sasaran.”. Selanjutnya verifikasi langsung ke lapangan, “Jangan hanya percaya dokumen. Tim harus turun langsung untuk memastikan kebenaran kondisi penerima bantuan.”
Hal lain disampaikan Zulkarnaen terpenting yakni wajib dilakukan koordinasi kabupaten/kota, “Pemerintah daerah punya peran penting. Mereka harus dilibatkan agar data yang dikumpulkan akurat dan tidak bertumpuk.”
Ia juga mengingatkan agar menghindari tumpang tindih, “Satu basis data yang valid harus dijadikan acuan. Ini untuk mencegah bantuan ganda atau terlewatnya warga yang layak menerima.”
Jika seluruh elemen tersebut dipenuhi, kata Zulkarnen, barulah Pemerintah Aceh bisa menetapkan target pembangunan rumah yang jelas dan terukur setiap tahunnya.
“Gubernur akan punya peta yang jelas. Berapa rumah yang bisa dibangun tahun ini, di mana saja lokasinya, siapa saja penerimanya. Itu baru namanya tata kelola yang terarah,” katanya.
Bagi Zulkarnen, rumah layak huni bukan sekadar proyek pembangunan. Di balik setiap unit rumah, ada harapan, ada martabat warga yang dipulihkan. Karena itu, ia menolak melihat program ini hanya sebagai agenda tahunan biasa.
“Kita bicara soal kebutuhan dasar manusia. Jika program ini berjalan dengan pendekatan yang manusiawi dan sistematis, maka Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem akan dikenang karena memberi rumah, bukan hanya memberi janji,” ujarnya.
Zulkarnen juga mendorong agar pelaksanaan program ini dibuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Salah satunya, dengan menyediakan kanal pengaduan dan laporan masyarakat agar transparansi terjaga dan potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini.
Menurut Zulkarnen, masyarakat sudah terlalu sering mendengar rumah bantuan jatuh ke tangan yang salah, dibangun asal-asalan, bahkan dibiarkan mangkrak. Hal-hal itu, katanya, harus berakhir.
“Sudah cukup kita melihat rumah bantuan yang salah alamat, atau dibangun tapi tak bisa ditempati. Satgas ini harus jadi penyaring semua itu. Gagal di lapangan berarti gagal secara moral,” katanya.
Ia berharap, dengan niat baik Mualem dan sistem yang dibangun dengan rapi, program rumah layak huni tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan juga cerita kemanusiaan yang memberi dampak langsung kepada rakyat kecil.
“Kalau ingin membangun kepercayaan rakyat, bangun dulu rumah mereka dengan benar. Di sanalah letak kehadiran negara yang sejati,” pungkas Zulkarnen.
Sebelumnya
