Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, pada Rabu (10/12/2025), dalam Rapat terkait Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 12 hingga 25 Desember 2025.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, pada Rabu (10/12/2025), dalam Rapat terkait Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 menyusul masih besarnya dampak kerusakan dan kebutuhan penanganan intensif di berbagai daerah.
Dalam konferensi pers kepada awak media, Mualem menjelaskan bahwa proses evakuasi, distribusi logistik, dan perbaikan infrastruktur vital masih jauh dari selesai. Sejumlah wilayah juga dilaporkan masih terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan.
“Bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh masih membutuhkan penanganan intensif, terintegrasi, dan terkoordinasi. Evakuasi warga, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan fasilitas sosial terus berlangsung,” kata Mualem.
Ia menegaskan bahwa perpanjangan status ini dimaksudkan agar seluruh perangkat pemerintah tetap siaga penuh. Menurutnya, situasi lapangan belum memungkinkan untuk menurunkan status darurat.
“Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, hari ini saya menyatakan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025,” ujarnya.
Dalam peninjauan terbaru ke beberapa titik terdampak, terutama di Bener Meriah dan Aceh Tengah, Mualem menerima laporan bahwa stok logistik di wilayah tengah kian menipis. Akses jalan yang terputus membuat distribusi menjadi sangat lambat.
“Kondisi mereka meresahkan karena stok yang ada sudah menipis. Mudah-mudahan dua hari ini tembus. Harapannya jalan bisa dilalui agar logistik dalam jumlah besar bisa masuk,” katanya.
Ia meminta kementerian terkait serta jajaran TNI/Polri untuk mempercepat pengerjaan konektivitas agar pengiriman logistik dapat dilakukan tanpa hambatan.
Selain penanganan tanggap darurat, Mualem mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi gelombang masalah baru: krisis kesehatan pascabencana. Kondisi lingkungan yang rusak, permukiman lembap, dan banyaknya genangan membuat risiko penyakit meningkat.
“Setelah banjir ini selesai, kita akan menghadapi tragedi kesehatan kalau tidak diantisipasi. Ini harus kita diskusikan dan tangani bersama,” tegasnya.
Gubernur meminta Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah bekerja sama dengan Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh untuk membangun posko kesehatan, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memastikan suplai obat-obatan tetap tersedia.
Mualem merinci sejumlah daerah yang masih menjadi fokus pemantauan, seperti Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Sawang, Langkahan, Jambo Aye, Pante Bidari, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
Beberapa wilayah disebut sudah mulai stabil, namun ia meminta agar pemantauan tetap dilakukan hingga seluruh akses logistik pulih.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung situasi di Kabupaten Simeulue yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa saat status tanggap darurat banjir ditetapkan pertama kali.
“Kerusakan di Simeulue dilaporkan mencapai 6,7 persen. Mereka juga butuh penanganan, namun sifatnya bukan quick response. Nanti pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi akan kita bantu,” ujar Mualem.
Mualem menegaskan bahwa masa tanggap darurat bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kondisi di lapangan. “Kami akan terus mengevaluasi kondisi. Jika diperlukan diperpanjang atau diperpendek, hal itu akan dilakukan sesuai kebutuhan,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
