Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mengeluarkan instruksi penting kepada Walikota dan Bupati Se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. [Foto: Humas Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, mengeluarkan instruksi penting kepada Walikota dan Bupati Se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Instruksi ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) No.300.2.8/9333/SJ, tanggal 18 November 2025, perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi.
"Hal ini menjadi penting sebagai langkah dan strategi mitigasi risiko bencana dan upaya menyelamatkan Masyarakat dari dampak yang lebih luas," ucap Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam siaran pers yang diterima dialeksis.com pada Kamis (27/11/2025).
Mualem menginstruksikan Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah - langkah sebagai berikut:
1. Segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, rekayasa cuaca, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha guna antisipasi terjadinya bencana terutama di kawasan rawan bencana.
2. Mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, POLRI, BASARNAS, instansi vertikal, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat lainnya serta mempublikasikan melalui media elektronik dan cetak;
3. Melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan yang memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana.
4. Melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini (real time) berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana yang dikeluarkan oleh BPBD dengan menggunakan media elektronik dan cetak;
5. Segera melakukan pemantauan untuk tindakan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob dan tanah longsor;
6. Segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban, dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku;
7. Mengoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana;
8. Bupati dan Wali kota melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Aceh.
9. Salah satu dampak dari bencana banjir dan longsor adalah terganggunya arus transportasi dan sistem logistik masyarakat dan berdampak langsung pada ketersediaan bahan SEMBAKO di pasaran. Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dalam hal kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat terdampak baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan personal;
10. Gubernur berharap agar seluruh Bupati dan Walikota yang wilayahnya terjadi bencana banjir dan longsor (BANSOR), agar menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran TNI, POLRI, ORMAS, Relawan Penanggulangan Bencana, TAGANA, RAPI, ORARI dan lain sebagainya. Sebagai acuan atau refrensi dalam menetapkan status darurat bencana, Gubernur berpesan agar Bupati dan Walikota untuk sepenuhnya mempedomani laporan dari BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang.
Muhammad MTA menyampaikan berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Aceh -- ex oficio kepala BPBA -- saat ini terdapat beberapa Bupati yang telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, diantaranya Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah serta Aceh Utara.
"Kabupaten/Kota terdampak Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Singkil. Terparah Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Singkil, sementara itu Bireuen nyaris lumpuh," jelasnya.
MTA jugamenuturkan, BPBA telah mengirimkan 500 buah live jacket, perahu poliethilen dan mesin untuk kabupaten terparah guna mendukung proses evakuasi warga.
"Terkait berdampaknya terhadap pasokan listrik dan komunikasi, kami berharap kepada masyarakat bersabar, kita yakin pihak PLN dan perusahaan jasa telekomunikasi yang beroperasi di Aceh sedang mengambil langkah-langkah strategis sebagai bagian dari respon penanggulangan bencana ini," jelas MTA.
Dirinya pun mengungkapkan, saat ini Tim Pemerintah Aceh masih terus bekerja di lapangan bersama Tim Kabupaten/kota untuk melakukan pendataan estimasi jumlah korban terdampak dan kerusakan yang terjadi. [*]
Sebelumnya
