Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir SH. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir SH, mendesak pemerintah pusat untuk segera mempertimbangkan pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. 

Desakan ini disampaikan mengingat pentingnya kelancaran agenda-agenda nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan berbagai kegiatan lainnya yang akan berlangsung tahun ini.

"Pemerintah pusat harus segera bertindak cepat dalam mengganti Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Hal ini penting agar persiapan dan pelaksanaan agenda nasional seperti PON tidak terganggu," ujar Khaidir kepada Dialeksis.com, Senin (27/5/2024). 

Berdasarkan data terbaru Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) Aceh per 5 Mei 2024, realisasi keuangan baru mencapai 22 persen dan realisasi fisik 25 persen di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Data tersebut diperbarui terakhir pada 22 Mei 2024 di laman website resmi.

Khaidir juga menyoroti adanya indikasi bahwa Bustami Hamzah memiliki tendensi politis dalam gerak-geriknya sebagai Pj Gubernur Aceh. Menurutnya, Bustami terlihat vulgar dalam menyiapkan orang-orang untuk duduk di posisi strategis yang diduga kuat demi kepentingan Pilkada mendatang.

"Bustami Hamzah juga terkesan penilaian publik sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi Gubernur Aceh hasil Pilkada, bukan fokus mensukseskan agenda-agenda nasional yang sudah di depan mata. Hal ini sangat disayangkan dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program-program penting," tegasnya.

Selain itu, kata Khaidir, sosok Bustami terkesan di mata publik dan respons dari berbagai kalangan, terasa dominan muatan kepentingan politik untuk pengkondisian menuju Pilkada. 

Dalam hal menyukseskan Pilkada di Aceh, Khaidir sepakat bahwa diperlukan sosok pemimpin yang telah teruji dan memiliki rekam jejak keberhasilan dalam membawa masa transisi pemerintahan menuju pemerintahan yang mapan (establish).

Dalam konteks Aceh, pengalaman sukses pelaksanaan Pilkada dan Pemilu selalu diemban oleh jabatan dari kalangan militer. Data dihimpun Dialeksis.com menunjukkan saat Pilkada 2017, Aceh dipimpin Pj Gubernur Mayjen TNI (Purn) Soedarmo. Kemudian, di Pemilu 2024, Aceh dipimpin Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki.

Untuk itu, PAKAR berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat Aceh dan agenda nasional dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya kepentingan politis yang menghambat.