Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2023. Pengumuman raihan WTP itu disampaikan Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR Aceh, Senin 27 Mei 2024. Foto: humas Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2023. 

Pengumuman raihan WTP itu disampaikan Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR Aceh, Senin 27 Mei 2024.

Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Rapat dibuka Ketua DPR Aceh Zulfadli serta dihadiri sejumlah anggota dewan dan Pj Sekda Aceh Azwardi serta pihak BPK.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Laode Nusriadi.

Laode juga menyebutkan, Pemerintah Aceh meraih WTP dengan penekanan satu hal terkait laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, yakni terkait pengelolaan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Azwardi saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh pada rapat tersebut menyampaikan terima kasih dari seluruh jajaran Pemerintah Aceh kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

“Apresiasi kami kepada tim BPK atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” kata Azwardi.

Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2023, dan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan.

“Dengan rahmat Allah serta semangat kesungguhan bekerja dan kedisiplinan kita semua dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Aceh, kita dapat merealisasikan pendapatan dan belanja Aceh tahun 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Azwardi.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023, lanjut Azwardi, meningkat mencapai 4,24 persen didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.

“Alhamdulillah capaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar 101,96% dan realisasi belanja sebesar 97,71% terdiri dari belanja operasi terealisasi sebesar 97,86%, belanja modal sebesar 96,32%, belanja tak terduga sebesar 0,12% dan belanja transfer sebesar 100%.”

Azwardi juga bersyukur, tahun 2024 BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2023.

“Ini merupakan capaian Pemerintah Aceh tepatnya opini WTP ke-9 secara berturut-turut. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan serta menjadi pemacu semangat kerja di masa-masa mendatang.” []