DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan swasembada beras dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025, negara kini memiliki pedoman yang jelas dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan penghormatannya kepada petani Indonesia. "Tanpa pangan, maka tidak ada negara," ujarnya.
Oleh sebab itu, Presiden menginstruksikan optimalisasi penyerapan hasil panen petani dan menegaskan bahwa produksi dalam negeri harus menjadi prioritas utama.
Langkah ini disambut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, yang menyatakan bahwa Inpres tersebut menjadi payung hukum kuat bagi seluruh pihak terkait.
“Alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025. Tentu ini akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Perum Bulog agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal,” ujar Arief dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (9/4/2025).
Dalam Inpres ini, ditetapkan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 sebesar 3 juta ton. Penyerapan dilakukan oleh Bulog berdasarkan penugasan dari NFA, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP), tanpa memandang kualitas.
“Dengan adanya Inpres ini menjadi instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan dapat tercapai sesuai target penugasan yang telah ditetapkan dan semakin memperkuat langkah pemerintah dalam mengelola stok CBP. Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi,” tegas Arief.
CBP yang dihimpun pemerintah juga akan dimanfaatkan secara lebih luas, tidak hanya untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga untuk bantuan pangan, tanggap darurat bencana, hingga program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan bantuan pangan ke luar negeri.
Terkait penyaluran CBP, Arief menjelaskan, “Instruksi untuk kami di Badan Pangan Nasional meliputi menghitung kebutuhan anggaran dan memberi penugasan ke Bulog, menyusun struktur biaya HPP, serta menetapkan petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP.”
Ketersediaan stok beras yang memadai menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Arief menyebut bahwa stok yang cukup memungkinkan pemerintah melakukan intervensi pasar secara efektif.
“Kecukupan stok beras yang ada di Bulog itulah yang menopang stabilitas pasokan dan harga pangan. Impaknya bisa kita lihat bahwa inflasi terjaga hingga hari ini,” ujarnya.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Maret 2025 hanya 0,55 persen, naik tipis dari Februari sebesar 0,26 persen. Puncak panen raya yang terjadi di bulan Maret dengan capaian 5,57 juta ton menjadi momentum penting bagi Bulog untuk mempercepat penyerapan. Dengan proyeksi penurunan produksi di bulan April dan Mei, yakni masing-masing 4,95 juta ton dan 2,92 juta ton, akselerasi penyerapan di bulan ini menjadi krusial.
Upaya penguatan CBP terus dilakukan sejak 2022. Dari hanya 326 ribu ton di akhir 2022, stok beras meningkat tajam menjadi 810 ribu ton di akhir 2023. Peningkatan signifikan berlanjut di akhir 2024 menjadi 2 juta ton, dan hingga Maret 2025 stok CBP telah mencapai 2,2 juta ton, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. [red]