Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Pendopo Walikota setempat, Selasa (10/10/2023). [Foto: Diskominfotik Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam rangka mendorong percepatan penanganan stunting, Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Pendopo Walikota setempat, Selasa (10/10/2023). Dalam rakor yang berlangsung, Pemko Banda Aceh mengkampanyekan terobosan baru bersama sejumlah stakeholder yaitu gerakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

BAAS merupakan program baru yang digagas untuk melibatkan seluruh pihak di Kota Banda Aceh baik stakeholder maupun masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan stunting baik bantuan materi maupun bantuan asupan gizi bagi baduta/balita dan ibu hamil.

Paparan kampanye BAAS disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar, S. Sos, M. Si. Dimana berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sampai bulan September 2023 anak stunting di kota Banda Aceh berjumlah 944 orang dan bumil kurang energi kronis (Kek) sebanyak 24 orang.

”Yang sudah memiliki bapak asuh berjumlah 123 anak stunting dan 10 bumil Kek terdiri dari Poltekkes mengasuh 50 anak (30 di Gampong Jawa dan 20 di Gampong Peulanggahan), DP3AP2KB mengasuh 10 anak di Kecamatan Syian Kuala, Kajari mengasuh 10 anak stunting dan 10 bumil, RSU TK IL Iskandar Muda 3 anak di Kecamatan Kuta Alam (Gampong Beurawe, Laksana dan Kuta Alam) Kementerian Keuangan akan mengasuh 50 anak di Kecamatan Lueng Bata,” jelasnya.

”Sebanyak 821 anak stunting dan 10 bumil Kek belum memiliki BAAS. Jika bapak dan ibu bersedia menjadi BAAS dapat langsung menghubungi Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, S.E, M.Si mengajak kerja sama semua pihak mencapai target nasional untuk tahun 2024 mendatang penurunan stunting hingga 14 persen.

”Sementara saat ini Banda Aceh masih diangka 25 persen. Maka untuk menuju angka 14 persen butuh perhatian kita semua khususnya kepada balita dan ibu hamil,” ajak Amiruddin.

Rakor juga berlangsung dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Poltekkes Aceh dalam rangka penanganan percepatan penurunan stunting di Kota Banda Aceh. 

Tampak hadir Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP, M.Si, serta Forkopimda yang terdiri dari Ketua DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota), Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri), Kapolresta Banda Aceh (Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh), Dandim Banda Aceh (Komandan Kodim Kota Banda Aceh), Ketua Pengadilan Negeri, Ketua MPU, dan Ketua Mahkamah Syariah. Turut serta dalam pertemuan ini adalah Ketua TP-PKK Kota Banda Aceh (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Selanjutnya, Ketua Dharma Wanita Kota Banda Aceh, Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Kepala DPMG Kota Banda Aceh (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong), Kepala DP3KB Kota Banda Aceh (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana), Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dan jajarannya, Para camat se-Kota Banda Aceh, pimpinan bank se-Kota Banda Aceh, dan pimpinan hotel se-Kota Banda Aceh.[DKB]