Ketua Umum Dewan Ekonomi Aceh (DEA), Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Dewan Ekonomi Aceh (DEA), Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc, menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin memiliki peran utama sebagai mitra strategis Gubernur Aceh dalam memberikan saran dan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah.
“Ini kan sudah diberikan amanah oleh Gubernur untuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Aceh. Tentu ini menjadi satu tantangan dan harapan agar ekonomi Aceh ke depan bisa lebih baik,” ujar Prof. Raja kepada Dialeksis.com, Jumat (10/10/2025) di Banda Aceh.
Menurutnya, posisi DEA bukan sebagai pengambil kebijakan, melainkan sebagai “pemberi syarat” atau penasehat ekonomi bagi Pemerintah Aceh. Setiap rekomendasi yang dihasilkan, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Kita ini kan bekerja di belakang layar. Intinya memberikan masukan dan rekomendasi kepada Gubernur tentang apa-apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ekonomi Aceh. Tapi yang berbicara dan memutuskan tetap Pak Gubernur,” tegasnya.
Lebih jauh, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) itu menjelaskan bahwa arah kerja DEA disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), yang pada dasarnya sudah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Kita mensinkronkannya dengan RPJM Aceh sendiri, yang tentu sudah sinkron juga secara nasional. Jadi, apa yang direncanakan dan mau dikerjakan sebenarnya sudah ada rambu dan arah bakunya. Kita tidak boleh bertentangan dengan RPJM itu,” terang Prof. Raja.
Ia menambahkan, DEA akan memberikan penekanan-penekanan khusus pada aspek-aspek strategis yang relevan dengan potensi ekonomi daerah, baik dari sektor unggulan seperti energi, pertanian, perikanan, maupun investasi berbasis sumber daya lokal.
Prof. Raja menegaskan bahwa tugas Dewan Ekonomi Aceh terbatas pada penyusunan dan penyampaian saran strategis kepada Gubernur, bukan pada pelaksanaan teknis atau aspek politik dan hukum pemerintahan.
“Tugas kita itu membantu Pak Gubernur dalam memberikan saran di bidang ekonomi. Tidak pada hukum atau politik, karena itu bukan kawasan kita,” tegasnya.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa DEA juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar setiap saran yang diberikan dapat dipahami secara utuh dan berdampak positif bagi arah kebijakan daerah.
“Tentu saja apa yang sudah kita sarankan itu harus disetujui oleh Gubernur dulu. Kita memberikan masukan, nanti beliau yang menentukan mana yang disetujui. Jadi ada proses pengawalan juga agar saran itu bisa dipahami dan diimplementasikan sesuai maksudnya,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai arah dan target kerja DEA ke depan, Prof. Raja menyebut bahwa seluruh langkah lembaga tersebut akan berorientasi pada mandat yang diberikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
“Kita ini bekerja berdasarkan mandat yang sudah diberikan oleh Gubernur. Jadi, arah kerja kita ya tergantung otoritas beliau sebagai pengambil kebijakan,” ucapnya.
Prof. Raja belum memberikan pernyataan resmi terkait rekomendasi konkret yang akan diajukan oleh DEA dalam waktu dekat. Namun ia memastikan bahwa seluruh upaya DEA akan difokuskan pada penciptaan kebijakan ekonomi yang produktif, inklusif, dan realistis dengan kondisi sosial Aceh saat ini.
“Untuk sekarang saya belum bisa berikan statement kepada publik soal itu. Tapi yang jelas, tugas utama Dewan Ekonomi Aceh adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur. Pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan penuh Gubernur selaku otoritas kebijakan,” tutupnya.
Sebelumnya
