Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Fadhil, S.Sos, MM mengatakan Program Sanitation Infrastructure and institutional Support Program (SIIP) oleh Kementerian PUPR dan Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dapat membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan air limbah domestik untuk menuju akses layanan sanitasi aman sebesar 30% pada tahun 2030. [Foto: Diskominfotik BNA]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh Fadhil, S.Sos, MM mengatakan Program Sanitation Infrastructure and institutional Support Program (SIIP) oleh Kementerian PUPR dan Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dapat membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan air limbah domestik untuk menuju akses layanan sanitasi aman sebesar 30% pada tahun 2030.

“Saat ini kegiatan SIIP sedang membantu pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan kajian integrasi air limbah domestik ke dalam Perumdam Air Minum Tirta Daroy, semoga proses kajian ini dapat diselesaikan secepatnya sesuai schedule rencana kerja SIIP yang telah disepakati,” sebut Fadhil saat membacakan naskah pidato Pj Walikota Banda Aceh pada Acara Lokakarya Pelibatan Pemangku Kepentingan di Hotel Kyriad Muraya, Kamis (30/5/2024).

Kata Fadhil pelibatan pemangku kepentingan ini sangat penting karena ini menjadi motor penggerak bagi keberhasilan Kota Banda Aceh untuk mencapai target akses sanitasi aman.

Fadhil menjelaskan kegiatan ini nantinya akan menghasilkan output atau keluaran utama berupa tiga dokumen perencanaan.

“Dokumen yang pertama yaitu Sector Planning Document dokumen perencanaan pengembangan sanitasi jangka yang menengah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi salah satu kriteria kesiapan dalam proses pemrograman SPALD, kedua Capital Investment Plan yaitu dokumen rencana menengah sanitasi investasi lima tahun jangka termasuk dokumen dan kertas kerja pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran SPALD, dan ketiga Capacity Development dokumen rencana Plan yaitu pengembangan kapasitas sanitasi jangka menengah lima tahun yang dapat digunakan untuk peningkatan dan penguatan kelembagaan dan regulasi SPALD,” jelas Fadhil.

Sementara itu, Advisor Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) Mr. Lutz Kleeberg mengatakan air limbah domestik ini menjadi prioritas nasional karena sanitasi memiliki dampak yang banyak.

“Air limbah domestik ini salah satu urusan kita bersama yang menjadi prioritas nasional karena sanitasi mempunyai banyak dampak terhadap berbagai masalah seperti kesehatan dan lingkungan masyarakat,” kata Lutz.

Kata Lutz, bahwa sanitasi yang baik mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Lutz menjelaskan ada dua aspek yang dilihat pada SIIP ini yaitu keadaan infrastruktur dan pengembangan institusi.

“Infrastruktur sanitasi yang dibangun sudah bagus namun belum digunakan atau dioperasionalkan dengan baik seperti Banda Aceh yang memiliki IPAL baru. Infrastruktur itu tidak ada manfaat jika tidak dioperasionalkan, operasionalisasi cuma bisa dilakukan jika ada satu institusi yang punya tanggung jawab yang memberi pelayanan kepada masyarakat untuk memakai infrastruktur tersebut,” jelas Lutz.

Lutz berharap hasil kolaborasi ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki masalah sama dengan Kota Banda Aceh. [*]