Sejarawan Aceh Adli Abdullah Dukung Komitmen Fadli Zon Garap Film Kekaisaran Ottoman dan Aceh

Dr. M. Adli Abdullah, pakar sejarah Aceh. Foto: Dialeksis/Dok istimewa

DIALEKSIS.COM | Aceh - Rencana Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, untuk menggagas film kolaborasi tentang Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Aceh mendapat dukungan penuh dari kalangan sejarawan. Dr. M. Adli Abdullah, pakar sejarah Aceh, menilai proyek ini bukan sekadar inisiatif budaya, melainkan langkah strategis untuk menguatkan ikatan Indonesia - Turki yang berakar sejak abad ke - 13.

“Ini momentum tepat untuk merevitalisasi hubungan budaya yang sempat redup. Film bisa menjadi medium efektif untuk mengedukasi generasi muda tentang persahabatan lintas benua yang membentuk sejarah perlawanan terhadap kolonialisme,” ujar Adli saat hubungi kembali Dialeksis.com di Banda Aceh, Minggu (13/04/2025).

Menurutnya, kerja sama ini berpotensi melahirkan dampak multidimensi: mulai dari pelestarian warisan budaya, pertukaran akademik, hingga kolaborasi di bidang seni kontemporer seperti musik, sastra, dan teknologi digital. 

“Hubungan Aceh-Ottoman bukan mitos. Arsip di Istanbul dan makam Teungku di Bitay menjadi bukti fisik yang bisa diangkat ke layar lebar,” tambahnya.

Adli menjelaskan, hubungan diplomatik Aceh-Ottoman dimulai pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke - 13, kemudian menguat pasca-invasi Portugis ke Melaka (1511) dan pembantaian jamaah haji Aceh oleh Portugis (1528). Sultan Alauddin Riayat Syah (1537 - 1568) secara resmi meminta bantuan militer Turki Utsmani, yang merespons dengan mengirim pasukan, ahli persenjataan, dan teknologi pembuatan meriam.

“Dukungan Ottoman membantu Aceh bertahan dari serangan Portugis, Inggris, dan Belanda selama berabad-abad. Mereka juga membuka jalur perdagangan rempah, terutama lada Aceh, ke pasar global,” papar Adli. Jejak kolaborasi ini, menurutnya, masih terlihat dari gelar Turki seperti Efendi dan Bey yang melekat di masyarakat Aceh hingga kini.

Rencana film ini diusung Fadli Zon saat bertemu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy, sebagai upaya memperdalam kerja sama kedua negara di luar sektor ekonomi dan politik. Adli menegaskan, film bertema sejarah tidak hanya menyajikan drama epik, tetapi juga bisa menjadi alat soft diplomacy.

“Ini peluang untuk menampilkan narasi Asia Tenggara yang sering diabaikan dalam sejarah global. Kisah Aceh-Ottoman adalah contoh bagaimana dunia Islam bersatu melawan hegemoni Barat,” tegasnya. Ia juga berharap proyek ini melibatkan sineas kedua negara untuk memastikan akurasi sejarah dan nuansa budaya.

Meski antusias, Adli mengingatkan pentingnya riset mendalam, termasuk menggali arsip di Istanbul yang menyimpan surat-surat Sultan Aceh kepada Ottoman. “Butuh kolaborasi ahli sejarah, budayawan, dan industri kreatif agar film tidak terjebak romantisisme, tetapi tetap menghibur,” ujarnya.

Dukungan ini menurut Dr Adli sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan yang ingin menjadikan film sebagai sarana rekonstruksi sejarah sekaligus promosi pariwisata. 

“Jika terwujud, film kolosal ini tidak hanya akan memukau penonton dengan visual epik, tetapi juga mengukuhkan Indonesia - Turki sebagai mitra budaya yang berdialog melintasi zaman,” tutupnya.