Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Aceh periode 2025–2028 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu (2/11/2025). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai pilar ketiga dalam sistem good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu ia sampaikan saat mewakili Gubernur Aceh dalam pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Aceh periode 2025“2028 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu (2/11/2025).
Dalam sambutannya, M. Nasir menyebut bahwa sistem good governance yang ideal terdiri dari tiga unsur utama: pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Namun, di Aceh, peran sektor swasta masih jauh dari optimal.
“Sistem good governance itu idealnya terdiri dari tiga pilar: pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Di Aceh, dua yang pertama sudah berjalan, tapi private sector-nya masih sangat lemah. Pabrik bisa dihitung dengan jari, usaha besar pun masih minim,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, lemahnya peran sektor swasta menjadi salah satu penyebab lambatnya kebangkitan ekonomi Aceh pascakonflik dan pandemi. Karena itu, ia berharap kehadiran 162 pengurus BPD HIPMI Aceh yang baru dilantik dapat membawa semangat baru dalam membangun iklim usaha yang sehat dan kompetitif di daerah ini.
“Dengan pelantikan ini, saya berharap HIPMI bisa menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi Aceh. Jika seluruh anggota HIPMI ini mampu tumbuh menjadi pengusaha andal, saya yakin Aceh akan menjadi wilayah yang maju dan mandiri,” kata M. Nasir.
Lebih lanjut, Sekda Aceh juga memaparkan sejumlah tantangan ekonomi yang masih dihadapi daerah ini. Saat ini, Aceh tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, mencapai 12,33 persen, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,82 persen.
Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah pun tengah tertekan akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Tahun lalu kita dipotong Rp500 miliar lebih, tahun ini hampir Rp1 triliun. Ini jelas mengganggu fondasi penyelenggaraan pemerintahan kita,” ungkapnya.
Meski begitu, M. Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen mengejar target besar yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,7 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 persen pada tahun 2029.
“Kami yakin, dengan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan HIPMI, target itu bukan hal mustahil. Bersama-sama, kita bisa menghadapi tantangan dan membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Pelantikan BPD HIPMI Aceh periode 2025“2028 ini menjadi momentum penting bagi kalangan pengusaha muda di Tanah Rencong. Dengan semangat baru dan kepengurusan yang segar, HIPMI diharapkan dapat memperkuat peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh. [nh]
Sebelumnya
