Aktivis Demokrasi Aceh, Yulindawati. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Demokrasi Aceh, Yulindawati, mendesak adanya pengawasan ketat dan transparansi penuh agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai penyaluran bantuan sapi Meugang dari Presiden Republik Indonesia senilai Rp72,75 miliar ke 19 kabupaten/kota di Aceh pada meugang sebelum Ramadan lalu tidak transparan.
Dalam hal ini, besarnya anggaran untuk pengadaan 1.455 ekor sapi harus diiringi dengan tata kelola yang akuntabel. Terlebih, di lapangan mulai muncul keluhan masyarakat terkait pembagian yang tidak merata.
“Dana sebesar itu tentu harus dikelola dengan sangat hati-hati. Jangan sampai di tengah niat baik membantu korban bencana, justru muncul persoalan baru karena kurangnya transparansi. Apalagi kemarin ada yang dapat sedikit, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali,” ujar Yulindawati kepada Dialeksis.com, Rabu (18/3/2026).
Program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung tradisi Meugang sekaligus membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Dana telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di 19 daerah pada Selasa, 17 Maret 2026, dengan skema Rp50 juta per desa terdampak.
Namun, Yulindawati menegaskan bahwa kewenangan penuh yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) harus diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Ia meminta agar seluruh proses, mulai dari pengadaan hingga distribusi, dapat diakses masyarakat.
“Pemda harus membuka secara jelas, mulai dari sapi dibeli di mana, berapa harganya, sampai bagaimana mekanisme pembagiannya ke desa-desa. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kecurigaan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif. Menurutnya, kontrol sosial dari masyarakat justru menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pengawasan tidak cukup hanya di atas kertas. Harus ada kontrol sosial. Libatkan tokoh masyarakat, aparatur gampong, dan lembaga independen. Masyarakat berhak tahu berapa sapi yang dibeli dan bagaimana dibagikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal yang bisa muncul jika distribusi tidak adil. Dalam konteks Aceh yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana, kecemburuan sosial dinilai bisa memperkeruh kondisi di tingkat akar rumput.
“Kalau tidak transparan, ini bisa memicu konflik. Apalagi di daerah yang terdampaknya cukup berat. Keadilan distribusi harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Selain itu, Yulindawati menegaskan bahwa prioritas utama bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung bencana, termasuk mereka yang masih berada di pengungsian. Ia meminta agar proses pendataan dilakukan secara ketat dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Jangan sampai yang paling terdampak justru tidak terakomodir. Data harus valid, verifikasi harus ketat. Jangan hanya formalitas,” katanya lagi.
Ia juga mengingatkan agar laporan realisasi yang nantinya disampaikan ke pemerintah pusat tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Bagi Yulindawati, penyaluran bantuan sapi Meugang ini bukan hanya soal distribusi daging menjelang Ramadan, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah di Aceh.
“Ini bukan sekadar pembagian sapi atau daging. Ini soal bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik. Setiap rupiah harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh Dialeksis.com, total bantuan Rp72,75 miliar tersebut setara dengan pengadaan 1.455 ekor sapi, dengan harga satuan Rp50 juta per ekor. Program ini menyasar ratusan desa terdampak bencana di berbagai wilayah Aceh, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga tradisi Meugang yang telah mengakar kuat di Tanah Rencong.
Sebelumnya
