Koordinator TTI, Nasruddin Bahar. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aceh melakukan peninjauan ulang terhadap proyek pengadaan perlengkapan digitalisasi Museum Tsunami Aceh senilai Rp11,93 miliar.
Proyek ini dinilai berpotensi terjadi pemborosan anggaran dan indikasi penggelembungan harga.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan bahwa proyek tersebut terbagi dalam empat paket kegiatan yang semuanya berlokasi di Museum Tsunami.
Adapun rinciannya yaitu pengadaan digitalisasi lorong tsunami senilai Rp3,64 miliar, memorium hall Rp2,78 miliar, PT. Tsunami Rp4,20 miliar, dan lobby 2 Rp1,29 miliar.
“APIP selaku pengawas internal pemerintah wajib melakukan probity audit terhadap anggaran tersebut, baik dari sisi kewajaran harga maupun dari manfaatnya,” ujar Nasruddin kepada Dialeksis, Minggu (6/4/2025).
Nasruddin menilai total nilai pengadaan digitalisasi tersebut terlalu mahal untuk sekadar aplikasi digital. Terlebih, proyek dilakukan dengan skema e-purchasing pada Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, namun dipecah menjadi empat kegiatan yang dilakukan di satu lokasi yang sama.
“Pemecahan paket kegiatan ini patut dipertanyakan. Kami menduga ada indikasi mark-up harga. Tidak adanya perbandingan harga juga menyulitkan publik menilai apakah harga tersebut layak,” ujarnya.
TTI juga meminta APIP Aceh untuk mewajibkan calon penyedia membuat simulasi penggunaan aplikasi digital tersebut, guna memastikan apakah proyek ini benar-benar dibutuhkan dan layak menelan anggaran sebesar itu.
“Perlu kajian yang komprehensif, mengingat Aceh masih menghadapi persoalan besar seperti kemiskinan. Jangan sampai anggaran miliaran justru tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan publik,” tutupnya.
Sebelumnya
