Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang. [Foto: for dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak agar KPK RI segera mengusut adanya berbagai indikasi KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh.

Salah satu indikasi yang terjadi saat ini yakni Pokja Pemilihan pada BP2JK memenangkan PT Alas Putra pada tiga paket sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan.

"Ini tentunya menjadi tanda tanya publik, karena perusahaan yang sama dimenangkan dalam waktu hampir bersamaan pada 3 (tiga) paket puluhan milyar. Ada permainan apa di balik semua itu," ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang kepada Dialeksis.com, Jumat (22/12/2023).

Dia merincikan, Paket yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan itu yakni, Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar; Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar; dan Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.

"Jika kita lihat dari peserta tender ketiga paket tersebut, hampir semua perusahaan berpengalaman bukan perusahaan baru, tapi justru malah semuanya digugurkan dengan alasan sepele. Sehingga semakin menguatkan adanya indikasi pengaturan agar PT AP menjadi pemenang ketiga paket tersebut," bebernya.

Dia melanjutkan, karena ketiga paket tersebut dilarang pada waktu yang hampir bersamaan maka hampir bisa dipastikan ada kesamaan personil dan kesamaan peralatan yang dalam persyaratan tender dilarang mengajukan personil dan peralatan yang sama pada paket berbeda. kesamaan personil dan peralatan harus diupload pada aplikasi Sistem Informasi Pengalaman atau SIMPAN. Sehingga keabsahan data dapat diketahui dengan seksama. 

"Hal ini semakin menguatkan adanya indikasi terjadi kongkalikong antar Pokja BP2JK dengan PT AP sehingga mengatur perusahaan tersebut bisa menang pada 3 paket pada waktu hampir bersamaan. Untuk itu kita mendesak KPK agar turun tangan mengusut indikasi KKN dalam pelaksanaan tender di BP2JK, karena selain seringnya terjadi persaingan yang tidak sehat juga disinyalir sangat besar kemungkinan terjadinya praktek korupsi," katanya.

Selain itu, lanjut Alamp Aksi, di BP2JK Aceh juga ditemukan adanya perusaahaan pemenang tender dimenangkan pada paket pengaman pantai Kota Meulaboh padahal SBU perusahaan tersebut mati.

"Semua fakta tersebut semakin menguatkan bahwa adanya indikasi praktek KKN yang sudah mendarah daging dalam proses pelaksanaan tender pada BP2JK Aceh, sehingga kita meminta KPK untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pengusutan," tegasnya.

Alamp Aksi juga meminta Presiden RI melalui Menteri PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja BP2JK Aceh karena sering terjadi permainan tidak sehat yang justru mengarah kepada praktek KKN.

"Jangan biarkan praktek kenakalan dan pengaturan lelang di BP2JK Aceh terus terjadi, Menteri PUPR harus segera melakukan evaluasi atas kinerja bawahannya," pungkasnya.