Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ pengamat ekonomi dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Foto: For Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun ini dikhawatirkan dapat berdampak luas terhadap perekonomian Aceh, termasuk mendorong kenaikan laju inflasi di provinsi tersebut. 

Pandangan ini disampaikan Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ, pengamat ekonomi dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, dalam wawancara khusus bersama Dialeksis.com, Minggu (12/5/2024).

Menurut Rustam, ada dua faktor utama penyebab inflasi, yaitu kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi atau ongkos angkutan. Dari kedua faktor tersebut, ia memandang kenaikan permintaan bukan penyebab utama inflasi di Aceh saat ini mengingat tidak ada peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan selama ini.

"Lapangan kerja tidak tersedia akibat tidak adanya penciptaan lapangan kerja baru yang berarti selama 5 tahun terakhir ini. Jadi, kenaikan permintaan tidak mungkin terjadi dan kurang berpengaruh terhadap laju inflasi. Bukan itu penyebabnya," ujar Rustam.

Sementara itu, kenaikan biaya produksi atau ongkos angkutan diyakini menjadi salah satu faktor pendorong inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di masa lalu dan mahalnya suku cadang kendaraan angkutan barang berpotensi menaikkan biaya operasional. Ini yang kemudian dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual barang.

"Pengusaha jasa angkutan akan membebankan kenaikan ongkos operasional kepada pedagang, dan pedagang akan mengalihkan beban itu kepada konsumen. Semua kenaikan biaya ini pada akhirnya ditanggung oleh konsumen," jelas Rustam.

Dari sisi suplai, kelangkaan barang di pasar akibat gangguan musiman seperti paceklik panen juga berpotensi mendorong inflasi di tengah permintaan yang tetap (tidak berubah). Dalam kondisi ini, stok barang yang terbatas akan mendorong kenaikan harga barang-barang.

Terkait dampak keterlambatan pengesahan APBA, Rustam menyoroti dua hal krusial. Pertama, belanja untuk kegiatan operasi pasar oleh pemerintah tidak dapat dieksekusi karena belum tersedianya anggaran yang dapat dibelanjakan. Program seperti pengadaan pasar murah dan subsidi harga pangan tidak dapat berjalan. Padahal program ini sangat penting untuk menjaga kecukupan suplai dan stabilitas harga di pasaran.

"Ketika pengesahan APBA lambat, otomatis ada hal-hal yang tidak dapat dieksekusi. Kemampuan fiskal belanja untuk menutupi ketidakcukupan stok di pasar tidak bisa dilakukan karena ketiadaan uang dalam APBA," tutur Rustam.

Kedua, keterlambatan pengesahan APBA juga menghalangi program pengadaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan alat-alat produksi pertanian. Terhambatnya distribusi input produksi ini berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian yang akhirnya dapat mengakibatkan kelangkaan suplai hasil panen di kemudian hari.

"Jika input produksi terganggu, maka jumlah produksi akan terbatas. Stok yang terbatas akan berimbas pada inflasi, meski demand dalam keadaan tetap," kata Rustam menjelaskan.

Lebih lanjut, Rustam mengatakan bahwa pemerintah Aceh dapat melakukan subsidi ongkos angkutan barang melalui belanja APBA. Ini penting untuk menekan biaya logistik yang tinggi. Namun, subsidi ini juga terhambat dengan belum disahkannya APBA tahun ini.

"Ketika pengesahan lambat, subsidi ongkos angkut belum bisa disalurkan. Padahal, ongkos angkut yang mahal bisa disubsidi lewat belanja APBA, sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi di daerah," ungkap Rustam.

Mengingat besarnya dampak ekonomi dari keterlambatan pengesahan APBA, Rustam mengimbau agar pemerintah Aceh segera mengesahkan APBA tahun ini. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi agar kesejahteraan masyarakat Aceh tetap terjaga.

"Semuanya di saat begini, kita mesti bantu masyarakat yang memang butuh suplai yang memadai di pasar lewat operasi pasar. Tapi, sebab uang dalam belanja APBA tidak bisa dieksekusi, jelas perekonomian daerah akan terganggu, termasuk sulit mengendalikan laju inflasi," pungkas Rustam.