DIALEKSIS.COM | Politik - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa tidak perlu adanya kekhawatiran terkait politik uang jika sudah ada regulasi dan perencanaan yang dilakukan sejak dini.

“Tinggal kita mengimplementasikan (regulasi.red) serta bekerja dengan baik dan bertanggung jawab,” ungkap Ratna Dewi, saat memberikan sambutan pada kegiatan peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Bandung pada Minggu (13/8/2023).

Ia menuturkan, ini adalah upaya strategis untuk menuju Pemilu Tahun 2024 menjadi lebih baik lagi dari Pemilu sebelumnya.

Menurutnya, isu politik uang akan berpotensi mencuat pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi karenanya perlu dilakukan pemetaan secara komprehensif terkait regulasi dan budaya yang terbentuk di masing-masing daerah.

“Beberapa daerah yang memiliki kantong kemiskinan yang tinggi perlu ada pendekatan khusus agar yang dikhwatirkan tidak terjadi,” kata Ratna Dewi.

Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 ini juga menyebutkan bahwa untuk mencapai Pemilu yang profesional dan berintegritas perlu adanya dukungan yang kuat dari seluruh stakeholder.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, ini akan menjadi medan uji integritas untuk seluruh penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak mengenai isu politik uang. Hasilnya lima provinsi dipetakan paling rawan terjadi praktik politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk lima Kabupaten/Kota paling rawan politik uang yaitu Jayawijaya, Banggai, Banggai Kepulauan, Sekadau, dan Lampung Tengah. [*]