DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Komisi I resmi menetapkan lima anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2025-2029. Penetapan ini dilakukan setelah Uji Kepatutan dan Kelayakan yang digelar pada Senin, 20 Januari 2025, diikuti dengan rapat pleno Komisi I DPRA.

Kelima nama yang dinyatakan lolos seleksi adalah Junaidi, Dian Rahmat Syahputra, SE, MTP, M. Nasir, Sabri, dan Vicky Bastianda. Sementara itu, lima nama lainnya ditetapkan sebagai cadangan.

Namun, hasil seleksi ini menuai kritik tajam dari kalangan aktivis perempuan. Sebab, tidak ada satu pun perempuan yang terpilih sebagai anggota KIA.

“Keputusan ini menunjukkan minimnya sensitivitas DPRA terhadap isu kesetaraan gender dan hak perempuan,” kata Ayu Ningsih, SH., MH., aktivis perempuan sekaligus notaris, saat dimintai tanggapan Dialeksis, Sabtu (25/01/2025).

Ayu menegaskan, era saat ini menuntut keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk lembaga publik. Ia menyayangkan keputusan yang dianggap mengabaikan kapasitas dan kemampuan perempuan yang seharusnya setara dengan laki-laki.

“Ketiadaan perwakilan perempuan ini mencerminkan rendahnya komitmen DPRA terhadap inklusivitas. Jangan sampai keputusan ini hanya didasari kepentingan politis yang mengabaikan hak perempuan,” ujarnya.

Kritik terhadap DPRA

Ketidakhadiran perempuan dalam daftar anggota KIA menurut Ayu Ningsih dinilai sejumlah pihak sebagai langkah mundur dalam perjuangan kesetaraan gender. Padahal, Komisi Informasi Aceh memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Aceh.

Aktivis perempuan ini mendesak agar DPRA ke depan lebih inklusif dalam proses seleksi. Mereka berharap keterwakilan perempuan mendapat perhatian lebih, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan keberagaman.