Forbina Kritik Menteri Pertanian Soal Beras Sabang Terlalu Lebay dan Merusak Investasi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman soal masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang terlalu berlebihan dan berpotensi merugikan dunia usaha serta iklim investasi di Aceh.

Muhammad Nur menyatakan bahwa menteri sebagai pejabat negara seharusnya berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik, terutama terkait isu perdagangan dan distribusi komoditas pangan yang bersifat sensitif dan berdampak luas.

“Mengacu pada surat yang jelas, maka menteri jangan lebay dan cari panggung dengan bahas sedang sakit pun kerja. Kita apresiasi kejujuran pak menteri ingin memajukan ketahanan pangan nasional, tapi jangan berlebihan,” tegas Muhammad Nur kepada media dialeksis.com, Senin (24/11/2025).

Ia menyoroti bahwa barang yang masuk melalui pelabuhan maupun jalur udara merupakan aktivitas yang difasilitasi oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum resmi, bukan praktik ilegal seperti yang disampaikan Menteri Pertanian.

“Menteri ini harus lebih berhati-hati menyikapi informasi mengenai barang-barang yang masuk melalui pelabuhan. Yang kita tahu, itu dilakukan oleh PT yang melakukan jual-beli dan menampung. Artinya legal, bukan ilegal kalau mengacu pada surat yang dikeluarkan BPKS,” jelasnya.

Muhammad Nur menilai Amran terlalu terburu-buru berbicara sebelum proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh.

“Ini menteri jadinya over-lebih sebenarnya. Berbahaya, sedikit-sedikit ingin viral, belum dicroscek secara betul sehingga merugikan dunia perdagangan dan investasi. Jadi pak menteri diminta berhati-hati, diprosetk dulu, jangan bergaya,” ujar Muhammad Nur.

Menurutnya, penyampaian yang sensasional apalagi saat mengaku sedang sakit tetapi tetap bekerja seolah ingin tampil sebagai pahlawan penyelamat justru menciptakan suasana tidak kondusif.

“Jangan seolah-olah ingin menyelamatkan Indonesia, padahal itu perdagangan yang difasilitasi BPKS. Coba deh pak menteri minta kembali informasi yang diterima,” tambahnya.

Muhammad Nur menegaskan, Aceh sedang berupaya membuka peluang investasi dan menghidupkan kawasan perdagangan internasional melalui Sabang, sehingga pernyataan kontroversial dari pejabat pusat dapat menimbulkan ketidakpastian usaha.

“Jangan sampai hanya karena salah informasi, iklim investasi Aceh terganggu dan pelaku usaha menjadi takut,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, yang menurutnya dilakukan tanpa prosedur resmi.

Amran menyebut sejumlah pejabat kementerian terkait termasuk Bappenas telah menolak rencana impor dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025, tetapi impor tetap dilakukan.

“Dalam risalahnya tertulis menolak, tapi tetap dilakukan,” kata Amran dalam konferensi pers Minggu (23/11/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dokumen izin impor dari Thailand muncul lebih cepat dari tanggal rapat, sehingga dianggap sebagai bukti adanya perencanaan terselubung.

Amran menambahkan bahwa alasan harga beras impor dari Thailand dan Vietnam yang disebut lebih murah tidak dapat dijadikan pembenaran penuh. [nh]