Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Dery Ridwansah)

DIALEKSIS.COM | Nasional - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa adanya tekanan kuat dari kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto terkait dengan manuver politik Gibran yang menjadi cawapres usai keluar putusan MK. Gibran maju sebagai cawapres diusung oleh sejumlah partai anggota Koalisi Indonesia Maju.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).

Hasto tidak merinci soal siapa ketua umum partai yang mendapat tekanan. Ia juga tak menjabarkan tekanan yang dialami oleh para ketua umum partai. 

Namun Hasto menyebut manuver politik Gibran maju jadi cawapres sebagai sebuah rangkaian pembangkangan terhadap konstitusi yang dibantu dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," tegas Hasto.

Ia menyampaikan rasa kecewa PDIP atas manuver keluarga Jokowi. Padahal, Hasto mengklaim partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu telah memberikan banyak privilege kepada Jokowi dan keluarga.

Hasto lantas menyinggung kerja keras simpatisan, anggota, dan kader partai dalam lima Pilkada dan dua Pilpres terakhir. Menurutnya, semua ini adalah wujud rasa sayang kepada Jokowi.

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi," tuturnya.

"Namun, apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," tandas Hasto. [cnnindonesia.com]