Ratnalia Indriasari, Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif. Foto: dok pribadi 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mewujudkan investasi nyata di wilayah ini selama lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf. Dalam upaya mempercepat laju investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sejumlah langkah strategis telah disiapkan guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi para investor, termasuk di antaranya pelaku investasi asing. 

Untuk menggali lebih dalam solusi dan strategi memajukan investasi di Aceh, Dialeksis menghubungi Ratnalia Indriasari, Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI). Menurut Ratnalia, insentif yang tepat merupakan kunci untuk menarik dan mempertahankan minat investasi di Aceh. 

"Pemerintah perlu memberikan insentif kepada investor dalam bentuk penyediaan lahan untuk proyek industri serta peringan retrebusi, terutama bagi pionir yang berani mengambil langkah awal di Aceh," ungkap Ratnalia kepada Dialeksis.com, Kamis (6/2/2025).

Selain memberikan insentif, Ratnalia menekankan pentingnya proteksi kenyamanan dan keamanan investasi dari hulu ke hilir. 

"Keamanan dan kenyamanan adalah fondasi utama agar investor merasa terlindungi dan yakin untuk menanamkan modalnya, baik itu investasi domestik maupun asing," tambahnya.

Sebagai upaya memastikan tidak adanya tindakan yang merugikan investor, inisiatif untuk membentuk sistem satgas percepatan investasi juga tengah dipertimbangkan. Satgas ini akan terdiri dari aparat penegak hukum, dinas terkait, LSM, dan organisasi media, yang bersama-sama akan memantau implementasi kebijakan dan menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan. 

"Sistem satgas ini diharapkan mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap potensi masalah dapat segera ditangani secara terintegrasi," jelas Ratnalia.

Lebih lanjut menurut Ratnalia, dalam kerangka memberikan kepastian regulasi, pemerintah Aceh juga diwajibkan untuk mengoptimalkan kewenangan kekhususan yang dimiliki daerah. Hal ini dianggap krusial untuk menyerap lebih banyak investasi, termasuk investasi luar negeri yang kian berperan penting dalam pembangunan ekonomi lokal. 

"Dengan kepastian regulasi, Aceh dapat bersaing secara lebih efektif dalam menarik investasi asing, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dimaksimalkan," ungkapnya.

Langkah-langkah strategis ini, menurutnya, merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah Aceh untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan berdaya saing. Di bawah arahan Gubernur Muzakir Manaf, diharapkan Aceh akan semakin menjadi magnet bagi investor nasional maupun internasional, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.