kip lhok
Beranda / Politik dan Hukum / Jelang Pilkada Aceh, Partai Aceh Ingatkan Kader Hindari Provokasi

Jelang Pilkada Aceh, Partai Aceh Ingatkan Kader Hindari Provokasi

Senin, 25 November 2024 14:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, yang akrab disapa Abu Razak. Foto: for Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh 2024, Partai Aceh (PA) mengingatkan seluruh kadernya untuk menahan diri dan tidak terpancing provokasi. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, yang akrab disapa Abu Razak.

"Peugah lage but, pu but laju lage na (bicara sesuai kerja dan kerjalah seperti adanya)," kata Abu Razak di Banda Aceh, Senin, 25 November 2024. Ia didampingi Juru Bicara Tim Pemenangan Muzakir Manaf-Fadhullah, Muhammad Saleh.

Abu Razak menekankan bahwa pihaknya berkomitmen mematuhi arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Namun, ia mengungkapkan kekhawatiran atas berbagai laporan dugaan upaya pengacauan yang diterima tim pemenangannya selama dua bulan terakhir.

"Berbagai provokasi telah terjadi, mulai dari aksi pembakaran hingga penyebaran berita hoaks di media sosial. Tapi syukurnya, masyarakat Aceh tidak mudah terpancing," ujarnya.

Panwaslih Aceh telah mengidentifikasi 25 indikator kerawanan di 9.704 TPS yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Koordinator Divisi Pencegahan Panwaslih Aceh, Muhammad AH, menjelaskan bahwa dari total tersebut, enam indikator masuk kategori paling rawan.

Potensi kerawanan tertinggi terdapat di 3.329 TPS dengan pemilih penyandang disabilitas dan 2.777 TPS yang memiliki pemilih tidak memenuhi syarat karena telah meninggal atau beralih status menjadi anggota TNI-Polri. Selain itu, terdapat 234 TPS dengan kendala listrik, 224 TPS di kawasan rawan bencana, dan 181 TPS yang sulit dijangkau.

Soal netralitas aparatur sipil negara (ASN), Abu Razak mengungkapkan telah memiliki data oknum pejabat BUMD dan Pemerintah Aceh, termasuk beberapa Penjabat Bupati/Walikota yang diduga memobilisasi dukungan untuk calon tertentu. "Kami meminta mereka segera menghentikan aktivitas politik dan kembali bersikap netral sebagai ASN," tegasnya.

Sikap ini sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Aceh di Hotel The Pade, Aceh Besar, Kamis (21/11/2024), dan hasil pertemuan Penjabat Gubernur Aceh Safrizal dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Pilkada Aceh 2024 akan digelar pada 27 November mendatang, bersamaan dengan pilkada serentak di berbagai daerah Indonesia. Provinsi dengan status otonomi khusus ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2025-2030.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda