Ketua Dek Fadh Center Nasrul Sufi. Foto: Naufal/Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Ketua DPRA, Zulfadli sangat disayangkan, dengan menuding Wagub Fadhllullah, menyangkut penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh. 

"Dalam hal ini Ketua DPRA, seharusnya tidak perlu marah seperti itu. Wagub Dek Fadh hanya melaksanakan perintah Mualem," ungkap Ketua Dek Fadh Center Nasrul Sufi kepada media ini, Sabtu 22 Februari 2025. 

Menurutnya, pernyataan Ketua DPRA seperti itu, seharusnya tidak terjadi. Apalagi dengan membawa nama Partai Gerindra. "Ini sungguh tidak patut, sekaliber Ketua DPRA mengeluarkan pernyataan hingga gaduh seperti ini," tambah Nasrul.

Saat ini, kata Nasrul, hubungan pemerintah Aceh dengan pusat sedang sangat harmonis. Semua rakyat Aceh melihat hubungan baik Mualem dengan Presiden Prabowo, janganlah buat gaduh sesama. 

Partai Gerindra Aceh menyesalkan pernyataan Ketua DPR Aceh, Zulfadli, yang menuding Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), sebagai dalang di balik pengangkatan Plt Sekda Aceh, Alhudri. 

Pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak hubungan antara Partai Aceh dan Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Zulfadli dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Wakil Ketua DPR Aceh, Ali Basrah dari Fraksi Partai Golkar, pada Jumat (21/2/2025). Dalam forum resmi tersebut, ia menyebutkan bahwa penunjukan Plt Sekda Aceh merupakan permainan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang juga Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta Bendahara Partai Gerindra, H Teuku Irsyadi MD.

Menanggapi hal itu, Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, H. Teuku Irsyadi MD, menyayangkan tudingan tersebut. Menurutnya, pernyataan Zulfadli tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi memecah belah hubungan baik antara Partai Aceh dan Partai Gerindra yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade.

“Kami menilai ini sangat miris. Apalagi, jelas-jelas dalam SK pengangkatan Plt Sekda Aceh itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Seharusnya Ketua DPRA menelisik dulu fakta yang ada sebelum mengeluarkan pernyataan yang bisa menyesatkan publik,” ujar Irsyadi, Sabtu (22/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pernyataan Zulfadli sangat tidak pantas disampaikan dalam forum resmi seperti rapat paripurna.

Menurutnya, seorang pimpinan DPR Aceh seharusnya tidak bersikap emosional dan lebih memahami aturan sebelum memberikan pernyataan terbuka.

Irsyadi juga menyoroti ucapan Zulfadli yang menyebut “jangan atur Aceh dengan lima kursi” sebagai bentuk penghinaan terhadap Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari legislatif maupun eksekutif, sehingga tudingan yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan bentuk fitnah.

“Saya menilai Ketua DPR Aceh tidak memahami aturan dan hukum terkait penunjukan pejabat di Aceh. Pernyataan tersebut bukan hanya salah, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan Zulfadli sebagai pimpinan DPRA,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irsyadi juga mengungkapkan bahwa sejumlah interupsi dan pertanyaan yang muncul dalam rapat paripurna tersebut telah diatur sebelumnya oleh Ketua DPRA. Ia menilai langkah itu sebagai upaya politis yang dapat merusak stabilitas pemerintahan Aceh.

Ia pun mengingatkan agar pernyataan yang tidak berdasar seperti ini tidak menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu. “Jangan sampai pernyataan Ketua DPRA ini merusak hubungan harmonis antara Partai Aceh dan Partai Gerindra yang telah terjalin selama 15 tahun. Kita harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.(*)