Sabtu, 23 Agustus 2025
Beranda / Politik dan Hukum / Ketua Panwaslih Aceh: 1.065 Upaya Pencegahan Dilakukan pada Pemilu 2024

Ketua Panwaslih Aceh: 1.065 Upaya Pencegahan Dilakukan pada Pemilu 2024

Jum`at, 22 Agustus 2025 23:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Naufal Habibi

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh periode 2023–2028, Agus Syahputra. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh periode 2023-2028, Agus Syahputra, menegaskan pengawasan pemilu di Aceh harus dibangun dengan semangat sinergi dan kolaborasi. 

Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan fungsi pengawasan, justru harus diimbangi dengan melibatkan banyak pihak serta menggerakkan partisipasi masyarakat.

“Kalau hanya Panwaslih sendiri yang bergerak, itu pasti akan gagal. Pengawasan pemilu butuh kerjasama, dukungan, dan sinergi dari berbagai pihak. Tidak hanya dari jajaran Panwaslih, tapi juga masyarakat luas, termasuk bapak-ibu yang mungkin tidak sempat hadir hari ini,” ujar Agus saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat (22/8/2025).

Agus memaparkan, Panwaslih Aceh telah melakukan banyak upaya konkret dalam mengawal Pemilu 2024. Setidaknya, 1.065 langkah pencegahan pelanggaran berhasil dijalankan. 

Angka ini belum termasuk berbagai kegiatan lain seperti penanganan pelanggaran melalui mekanisme adjudikasi maupun pelatihan kader pengawas pemilu.

“Kita memang memiliki jajaran yang terbatas, tetapi itu tidak menyurutkan semangat untuk melakukan perbaikan. Berbagai saran, koreksi, dan rekomendasi terus kita keluarkan melalui penanganan pelanggaran. Selain itu, ada juga seribu lebih alumni SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang ikut kita libatkan. Mereka menjadi garda terdepan pengawasan berbasis masyarakat,” jelas Agus.

Dengan melibatkan alumni SKPP, Panwaslih Aceh ingin memastikan pengawasan bukan hanya tanggung jawab lembaga resmi, tetapi juga menjadi gerakan bersama rakyat. “Semua itu kita sinergikan dan elaborasikan agar pengawasan bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan,” tambahnya.

Agus menekankan bahwa pengawasan pemilu di Aceh tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah lain. Kekhasan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus dan dinamika politik tersendiri menuntut pendekatan berbeda.

“Seperti kita ketahui bersama, Aceh punya sesuatu yang sangat khas. Maka pengawasannya juga tidak bisa biasa-biasa saja. Harus ada strategi khusus, harus lebih banyak membangun sinergi dan kerjasama lintas sektor,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga mengajak semua pihak untuk tidak segan memberikan kritik dan masukan kepada Panwaslih Aceh. Ia menilai evaluasi dari masyarakat sangat penting untuk memperbaiki kualitas pengawasan di masa depan.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk dikritik, dievaluasi, lalu kemudian diperbaiki. Inilah semangat dari kegiatan hari ini, agar pelaksanaan pengawasan pemilu pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik dari tahun 2024,” katanya.

Agus juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun kerja pengawasan selama ini. 

"Kami ingin mendapatkan input sebanyak-banyaknya untuk kebaikan pelaksanaan pengawasan pemilu pada tahap berikutnya. Semoga sinergi ini terus terjaga,” tutupnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

perkim, bpka, Sekwan
riset-JSI
sekwan - polda
bpka