Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, H. Ruslan M. Daud. Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, H. Ruslan M. Daud, menegaskan bahwa seluruh legislator PKB harus berani dan lantang dalam membela kepentingan rakyat.
Ia mengingatkan, posisi sebagai anggota legislatif bukan sekadar bagian dari koalisi politik, melainkan sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ruslan dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi kader PKB Aceh yang dihadiri pengurus dan kader dari seluruh kabupaten/kota di Banda Aceh, Minggu, 15 Januari 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal memperkuat soliditas partai setelah kepengurusan baru menerima amanah memimpin PKB Aceh.
“Walaupun kita berada dalam koalisi, fungsi kontrol tidak boleh lepas. Yang baik kita dukung, tetapi yang tidak berpihak kepada rakyat harus kita kritisi. Legislator PKB harus lantang menyuarakan kepentingan rakyat,” tegas Ruslan.
Menurutnya, keberanian menyuarakan aspirasi rakyat merupakan bagian dari amanah politik yang tidak boleh diabaikan. Legislator, kata dia, dipilih oleh rakyat untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kita dipilih oleh rakyat untuk menyambung aspirasi mereka. Jika ada kebijakan yang tidak adil atau merugikan masyarakat, kita wajib hadir dan menyuarakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ruslan menjelaskan, kegiatan silaturahmi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Ia menilai penting bagi seluruh kader, baik yang lama maupun yang baru, untuk saling mengenal dan membangun kekompakan dalam menghadapi agenda politik ke depan.
“Malam ini kita ada satu silaturahmi setelah kami mendapatkan amanah baru. Sebenarnya kegiatan ini direncanakan pada 31 Maret, tetapi saya berinisiatif mempercepatnya. Kita perlu membuat perencanaan lebih awal,” kata Ruslan.
Ia menambahkan, konsolidasi tersebut mempertemukan kader PKB dari seluruh wilayah Aceh, mulai dari timur hingga barat. Hal itu menjadi simbol kesiapan PKB Aceh untuk membangun kekuatan politik yang solid dan terorganisir.
“Kita kumpul dari seluruh Aceh, saling tatap muka dan bersilaturahmi, sehingga kerja-kerja politik ke depan bisa kita jalankan bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ruslan juga mengungkapkan target politik PKB Aceh pada pemilu mendatang. Saat ini, PKB Aceh memiliki sekitar sembilan kursi legislatif di berbagai tingkatan, baik di DPRA maupun DPRK. Namun, ke depan partai menargetkan peningkatan signifikan.
“Kalau saat ini kita memiliki sekitar 9 kursi, tentu target kita ke depan harus meningkat. Kalau bisa menjadi pemenang, itu harapan kita. Tapi paling tidak, kita menargetkan 15 kursi. Insya Allah, dengan kerja keras dan komitmen bersama, itu bisa kita capai,” ujarnya.
Selain itu, PKB Aceh juga menargetkan peningkatan representasi di eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Sekarang sudah ada beberapa kepala daerah dari PKB. Ke depan, kita ingin jumlah itu bertambah. Ini sesuai dengan arahan DPP dan komitmen kita untuk memperluas basis kekuatan politik PKB di Aceh,” kata Ruslan.
Ruslan menekankan bahwa kekuatan utama PKB terletak pada politik kehadiran, yaitu kehadiran nyata di tengah masyarakat, terutama saat rakyat menghadapi kesulitan.
“Dalam situasi musibah seperti hari ini, kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Apa yang bisa kita bantu dan dorong, itu yang kita lakukan untuk meringankan beban rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, politik PKB bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kehadiran kita harus dirasakan masyarakat. Itu yang menjadi dasar kerja politik PKB,” tegasnya.
Ruslan juga menyampaikan komitmen politik PKB Aceh dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai berbagai kebijakan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah.
“Kami sudah sepakat dan berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat manfaatnya sudah dirasakan masyarakat hingga ke pelosok,” katanya.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa dukungan politik tidak menghilangkan peran kritis legislator PKB dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kita tetap harus menjalankan fungsi kontrol. Dukungan kepada pemerintah tidak berarti kita mengabaikan kepentingan rakyat. Justru kita harus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ruslan optimistis, dengan konsolidasi yang kuat dan komitmen kader untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, PKB Aceh akan mampu meningkatkan kekuatan politiknya di masa mendatang.
“Dengan kekompakan, kerja keras, dan komitmen yang kuat, Insya Allah PKB Aceh akan semakin besar dan menjadi kekuatan politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya
