Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Reuters
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 10 November 2026, memublikasikan salinan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober, MA mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat mencabut surat tersebut.
Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019. Isinya menyetarakan pendidikan Gibran dengan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) peminatan akuntansi dan keuangan. Gibran memakai surat itu untuk melengkapi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Majelis kasasi menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Di antaranya ada certificate of attendance atau keterangan kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai. Dalam berkas yang diperiksa, majelis tak menemukan ijazah atau sertifikat dari lembaga pendidikan luar negeri yang membuktikan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang hendak disetarakan. Hakim menilai penerbitan surat dengan dasar tersebut melanggar asas kecermatan formal.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Gogot Suharwoto dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan cara tim penilai menetapkan penyetaraan itu. Tim menelaah riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia. Mereka membandingkan mata pelajaran serta capaian belajar Gibran dengan kompetensi pada jenjang SMK di Indonesia. Menurut Gogot, permohonan penyetaraan diajukan secara daring pada hari yang sama dengan terbitnya surat.
Syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para calon paling rendah harus tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Dari PTUN ke Mahkamah Agung
Advokat H.M. Subhan mendaftarkan gugatan atas surat itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 19 Februari 2026. PTUN menyatakan gugatannya tidak diterima pada 21 Mei. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan itu pada 12 Agustus. Dua belas hari kemudian, Subhan mengajukan kasasi.
Setelah Subhan mengajukan kasasi, MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober. Dalam perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 itu, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak berstatus pasangan calon. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan belum menemukan bukti meyakinkan tentang kelulusan pendidikan luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan.
Majelis kasasi memperlakukan putusan MK itu sebagai fakta hukum baru. MA menilai peradilan tata usaha negara berwenang mengoreksi akibat pelanggaran administrasi dalam perkara ini. Hak Subhan sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih dinilai memberi dasar baginya untuk menggugat. Majelis juga mengesampingkan keberatan mengenai tenggat pengajuan gugatan dan kelengkapan pihak yang digugat.
Majelis yang diketuai Yulius membatalkan putusan banding, mengadili sendiri perkara itu, dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan. Pihak tergugat dibebani biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, termasuk Rp400.000 pada tingkat kasasi.
Tanggapan Gibran dan langkah berikutnya
Di Istana Wakil Presiden pada Selasa sore, Gibran mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankannya menempuh pembuktian di PTUN. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran, dikutip ANTARA. Pagi harinya, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo.
Surat yang sama juga menjadi objek gugatan PT Mercy Toga Kirana dalam perkara terpisah di PTUN Jakarta dengan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Kuasa hukum penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada 29 Oktober. Pihak Gibran menyatakan keberatan atas permohonan itu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperkirakan Kemendikdasmen akan melaksanakan putusan kasasi setelah menerima salinan resmi dari MA. Di DPR, Wakil Ketua Saan Mustopa mengatakan pimpinan masih memantau rencana pengajuan hak menyatakan pendapat oleh sejumlah anggota.
Pemberhentian wakil presiden dalam masa jabatan mengikuti mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa pendapatnya. Jika MK menyatakan dasar pemberhentian terbukti, DPR meneruskan usul tersebut kepada MPR untuk diputuskan.
Sebelumnya
