Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas di tengah jalan. Dari enam permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan dari Aceh, hanya dua yang berlanjut ke tahap pemeriksaan lanjutan, menandakan ketatnya standar yang diterapkan MK dalam menilai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, saat dikonfirmasi media ini mengatakan, MK memutuskan dua kabupaten/kota yakni Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan. 

Sementara itu, tiga lainnya, kata Mirza, yakni PHP Kada Bireuen, PHP Kada Langsa, dan PHP Kada Lhokseumawe, ditolak oleh MK karena dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang cukup kuat untuk diproses lebih lanjut.

“Lima kabupaten/kota sudah mendapatkan putusan MK. Yang permohonannya ditolak MK ada dua dari Kota Langsa, serta masing-masing satu permohonan dari Lhokseumawe dan Bireuen. Sedangkan PHP Kada Aceh Timur dan PHP Kada Sabang akan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan,” ujar Mirza kepada Dialeksis.com, Kamis (6/2/2025).

Putusan dismissal terakhir untuk kabupaten/kota di Aceh yaitu ucapan keputusan/ketetapan yang menolak permohonan pasangan calon Murdani Yusuf-Abdul Muhaimin, sehingga hanya dua sengketa Pilkada dari Aceh yang berlanjut ke tahap pembuktian di persidangan. 

Menurut Mirza, berdasarkan jadwal MK, sidang lanjutan untuk sengketa Pilkada Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang akan digelar pada Senin, 10 Februari 2025. Agenda persidangan meliputi pemeriksaan lanjutan terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Mirza menjelaskan bahwa dalam sengketa ini, KIP Aceh hanya bertugas memfasilitasi proses konsultasi antara KIP kabupaten/kota dengan KPU RI. Selain itu, KIP Aceh berperan dalam koordinasi, supervisi, dan evaluasi selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Untuk sengketa yang berkaitan dengan lokus dan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten/kota, KIP Aceh hanya memfasilitasi konsultasi dengan KPU RI. Adapun peserta sidang tetap merupakan KIP kabupaten/kota selaku prinsipal yang didampingi oleh advokat,” jelasnya.

Kemudian, jadwal persidangan lanjutan untuk PHP Kada Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang akan digelar pada 10 Februari 2025. [ar]