Mendagri: Pj Kepala Daerah Harus Netral dan Tidak Terlibat Politik Praktis
Font: Ukuran: - +
Mendagri Tito Karnavian diwawancarai awak media usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023). [Foto: dok. APKASI]
DIALEKSIS.COM | Politik - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj) kepala daerah harus bersikap netral pada Pemilu 2024 dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.
Ia mengingatkan, para penjabat kepala daerah masih berstatus sebagai birokrat yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
"Saya mau tekankan di sini kalau definitif wajarlah kader partai. Yang penjabat (Pj) ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan," kata Tito usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Tito memperingatkan, sikap penjabat kepala daerah yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi, dapat menciptakan kekisruhan di tengah masyarakat.
“Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” jelas Mendagri.
Namun, Tito juga mewanti-wanti agar kepala daerah definitif jangan hanya sibuk mengurusi kepentingan politiknya untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada 2024.
"Kita harus menjaga pemerintahan harus tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai," tegasnya.
Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi Rakernas XV APKASI yang melibatkan jajaran bupati dan berbagai kementerian/lembaga. Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang positif dalam rangka menyukseskan sekaligus melancarkan pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Oleh karena itu, kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar, nah bisa aman lancar karena melibatkan rakyat yang sangat besar, nomor empat terbesar di dunia ya kita ya, maka semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing,” pungkasnya. [dbs]