Tgk. Akmal Abzal, S.HI, mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dua periode. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Aceh, pengalaman dari pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa selalu ada wilayah yang mengalami kendala dalam proses distribusi logistik. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kendala fasilitas pendukung.

Tgk. Akmal Abzal, S.HI, mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dua periode, yang kini menjadi Pemerhati Pemilu, memberikan pandangannya terkait permasalahan ini. 

"Dalam setiap pemilu sebelumnya, kita selalu menghadapi tantangan distribusi logistik, baik itu akibat cuaca buruk maupun masalah fasilitas pendukung di wilayah-wilayah tertentu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tgk. Akmal menekankan perlunya KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memiliki alternatif solusi untuk mengatasi potensi kendala di berbagai Titik Pemungutan Suara (TPS) di Aceh. 

"Mengingat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara serentak, pergerakan logistik per TPS harus dijamin tiba sesuai waktu yang ditentukan," tambahnya.

Ia menyadari bahwa kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam pungutan dan penghitungan suara di beberapa titik dapat berdampak serius, terutama pada pemungutan suara susulan. 

"Resiko politiknya sangat tinggi karena para calon legislatif yang sudah mendapat hasil dari TPS sebelumnya sangat mengharapkan hasil maksimal dari TPS susulan tersebut," tegas Tgk. Akmal.

Dalam rangka menghindari risiko pemungutan suara susulan, Tgk. Akmal menyarankan agar proteksi terhadap potensi kendala dalam distribusi logistik dilakukan sedini mungkin. 

"Termasuk memperhatikan lokasi TPS yang jauh dari akses listrik, menyediakan tenda, dan fasilitas lainnya. Mengingat beberapa daerah sedang menghadapi musim hujan dan seringkali listrik mati tanpa kompromi, yang dapat mengganggu penghitungan suara hingga larut malam," jelasnya.

Tgk. Akmal juga menegaskan pentingnya dukungan dari stakeholder terkait, yang sebaiknya sudah dikomunikasikan sejak awal. "Dukungan dari pemerintah dan instansi terkait seperti TNI/Polri perlu dijamin agar dapat meringankan beban penyelenggara menjelang detik-detik hari H," pungkasnya.