Milad GAM Ke 47, Juanda Djamal: Momentum untuk Rekonsolidasi Politik Aceh
Font: Ukuran: - +
Reporter : Nora
Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal [Foto: for Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal mengatakan momentum Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun ini semestinya menjadi momentum untuk merekonsolidasi politik Aceh dengan menyiapkan kembali agenda-agenda politik strategis yang lebih sesuai dengan perkembangan global, regional dan nasional sehingga cita-cita mewujudkan kemakmuran, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud nyata.
Milad GAM ke-47, kata Juanda, lebih dari sekedar peringatan seremonial semata.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Aceh Besar itu tanggal 4 Desember adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Aceh.
“Tanggal 4 Desember itu momentum peringatan atas perjuangan politik rakyat Aceh yang dipimpin almarhum Hasan Di Tiro, perjuangan yang sudah dilakukannya sejak 1976 sampai dengan perjanjian MoU Helsinki 2005, tentunya memiliki success story dan pembelajaran terhadap perjuangan politik rakyat Aceh,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Senin (4/12/2023).
Selanjutnya 15 Agustus 2005, kata Juanda, menjadi titik batu loncatan dari transformasi pergerakan yang bersenjata ke dunia politik, tentunya semangat 4 Desember ini harus diarahkan untuk menemukan kembali strategi perjuangan politik yang hari ini mengacu pada langkah legal formal yakni UUPA.
“Jadi tantangan bagi rakyat Aceh hari ini untuk menerjemahkan berbagai peluang kesempatan yang ada dalam UUPA dengan isu-isu baru yang lebih relevan. Jika amanat dari UUPA itu dilaksanakan tentu dapat memberi perubahan bagi perjalanan perjuangan Aceh,” ungkapnya.
Maka dari itu, kata Pendiri Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) ini, Aceh dalam hal ini DPRA harus terus menegosiasikan dan memperjuangkan kewenangan dan keistimewaan bagi Aceh seperti yang disepakati di UUPA.
“Jangan menunggu komitmen realisasi dari pusat, tapi harus dinegosiasikan dan diperjuangkan baik dalam menata birokrasi maupun menjalankan agenda politik (DPRA). Dewan itu harus lebih cakap dalam membangun agenda politik Aceh,” terangnya.
Juanda menyampaikan, UUPA adalah arena bagi politik Aceh, banyak peluang besar untuk memajukan Aceh dalam UUPA, tinggal dikemas dalam politik pembangunan yang konkret.