Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin. Foto: Naufal Habibi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran agar daerah dapat menerima bantuan donor luar negeri untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang dan longsor.
Dorongan ini disampaikan Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, yang menilai bahwa dukungan donor internasional sangat dibutuhkan mengingat skala kerusakan dan besarnya kebutuhan pemulihan.
Murthalamuddin menegaskan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dari pengalaman itu, keterlibatan internasional terbukti membantu meringankan beban anggaran daerah sekaligus mempercepat penanganan darurat hingga tahap pemulihan jangka panjang.
"Belajar dari pengalaman rehabilitasi dan rekonstruksi sebelumnya, dukungan donor luar negeri sangat membantu meringankan beban anggaran dan mempercepat penanganan pascabencana. Kita perlu membuka ruang itu kembali," ujarnya kepada Dialeksis saat dihubungi, Jumat (5/12/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menunjukkan kepeduliannya. Malaysia, misalnya, telah mengirimkan tenaga medis dan memberikan bantuan langsung bagi korban terdampak. Selain itu, ada pula bantuan personal berupa peralatan medis dan dukungan tanggap darurat yang siap disalurkan.
Namun, ia menekankan bahwa mekanisme penerimaan bantuan luar negeri tetap membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Karena itu, kelonggaran dari pusat menjadi kunci agar bantuan yang sudah ditawarkan tidak terhambat secara administratif.
"Walaupun pemerintah pusat menyatakan mampu, sesuai yang disampaikan Pak Gubernur setelah penetapan status darurat bencana, Aceh sangat berharap dapat dibantu oleh siapa pun, termasuk donatur internasional. Artinya, saya hanya menguatkan apa yang sudah disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf," kata Murthalamuddin.
Menurutnya, pemulihan Aceh tidak boleh terhambat oleh keterbatasan fiskal daerah. Dengan melibatkan donor luar negeri, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan lebih cepat, terukur, dan tidak membebani APBA secara berlebihan.
"Tujuan kami jelas: mempercepat akselerasi pembangunan pascabencana dan meringankan beban anggaran pemerintah daerah. Semakin cepat dukungan masuk, semakin cepat pula masyarakat bisa bangkit," tegasnya.
Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat segera merespons kebutuhan ini, mengingat proses pemulihan masih membutuhkan dukungan luas, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional.
Sebelumnya
