Bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Pidie, Muhammad Junaidi. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Sigli - Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Pidie kian menghangat. Bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Pidie, Muhammad Junaidi, membantah anggapan bahwa hanya satu kandidat yang memenuhi syarat untuk maju dalam Musda.
Junaidi menilai proses penjaringan yang dilakukan Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah menyisakan sejumlah kejanggalan. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan tidak lazim dalam tradisi organisasi Partai Golkar.
"Kami sudah sampaikan bahwa pendaftaran dibuka untuk memberikan kesempatan kepada kader. Jika memang arahnya aklamasi, mengapa pendaftaran dibuka? Lazimnya di Golkar, pendaftaran bakal calon dilakukan di dalam forum Musda, bukan ditutup ketat sebelum forum dimulai seperti ini," kata Junaidi kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Ia menjelaskan, dirinya datang untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua, namun berkas pencalonannya ditolak karena dinilai melewati batas waktu. Padahal, menurut Junaidi, keterlambatan yang terjadi hanya sekitar lima menit.
"Kami menolak anggapan bahwa SC tidak ada kompensasi waktu. Ada toleransi, kami cuma telat lima menit dari jadwal yang ditetapkan," ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Junaidi menyatakan akan memperjuangkan haknya melalui mekanisme resmi di internal partai. Ia berharap forum Musda nantinya dapat membuka kembali kesempatan pendaftaran bagi kader yang ingin maju sebagai calon ketua.
"Kami akan memperjuangkan ini dalam forum Musda. Bahwa harus dibuka kembali pendaftaran sebagai bakal calon," tegasnya.
Selain mempersoalkan waktu pendaftaran, Junaidi juga menyoroti legalitas kepengurusan SC Musda. Ia menduga terdapat cacat prosedur dalam pembentukan panitia pengarah yang menangani proses penjaringan calon ketua.
"Ini hal yang tidak lazim di dalam Partai Golkar dalam agenda lima tahunan. Seakan-akan Golkar Pidie membatasi hak-hak kadernya untuk mengaktualisasi diri untuk maju sebagai calon ketua," katanya.
Junaidi menyebut, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Ketua SC, Drs. Sayuti Muchtar, M.M., diduga bukan pengurus aktif DPD Partai Golkar Kabupaten Pidie. Sementara Wakil Ketua SC, Drs. Abd. Rahman Puteh, S.E., M.M., saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Pidie.
"Sehingga, menurut hemat kami, kepengurusan SC itu cacat secara prosedur organisasi. Hal ini yang akan kami pertanyakan dan luruskan dalam forum resmi partai," ujarnya.
Ia juga mengklaim banyak kader Golkar Pidie tidak dilibatkan dalam kepanitiaan Musda. Menurutnya, baik unsur SC maupun Organizing Committee (OC) didominasi oleh kader yang diperbantukan dari luar kepengurusan Golkar Pidie.
"Terlebih lagi terkonfirmasi bahwa banyak kader yang tidak dilibatkan dalam kepanitiaan Musda, sehingga yang terlibat dalam kepanitiaan, baik SC maupun OC, adalah BKO kader dari luar Golkar," pungkas Junaidi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Steering Committee Musda Partai Golkar Pidie belum memberikan keterangan resmi terkait bantahan dan tudingan yang disampaikan Muhammad Junaidi. [*]
Sebelumnya
