DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebagai partai lokal terbesar, Partai Aceh sudah terbilang selangkah maju ke depan dalam proses rekrutmen calon wakil gubernur (Cawagub) Aceh. 

Makna rekrutmen secara demokratis dan terbuka bahkan dilakukan Partai Aceh dengan melibatkan para akademisi dan tokoh sebagai tim seleksi. 

Pendekatan ini menunjukkan Partai Aceh sudah menerapkan prinsip-prinsip modern dalam berpolitik. Ini sekaligus menepis dugaan miring yang kerap menimpa partai besar dalam proses rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. 

Melalui seleksi yang melibatkan ahli, Partai Aceh sudah menghasilkan 4 nama untuk menjadi calon wakil gubernur sebagai pendamping Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Calon Gubernur Aceh. 

Keempat nama yang dihasilkan dari proses seleksi, yaitu Sekretaris Jenderal PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak; Ketua Partai Demokrat Aceh, Muslim; serta dua akademisi masing-masing Dr Mufakkir Muhammad dan Prof Adjunct Dr Marniati MKes.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif, Ratnalia Indriasari meminta Partai Aceh komit pada hasil seleksi Cawagub Mualem. Artinya, apapun proses lebih lanjut yang akan dilakukan, apakah itu fit and propert test atau survei, maka keempat nama inilah yang jadi patokannya. 

“Jika keempat nama itu diabaikan atau muncul nama lain dari luar hasil seleksi, maka Partai Aceh bisa dinilai sedang mengelabui publik untuk kepentingan membangun kesan bahwa Partai Aceh sudah menjadi partai modern,” kata Ratnalia, Rabu (31/7/2024).

Jika tidak, menurutnya, Partai Aceh akan kembali dinilai masih partai konservatif yang semuanya ditentukan oleh elit lingkaran kecil. Lebih jauh lagi Partai Aceh akan dituduh sebagai partai yang masih bisa diutak atik oleh pihak lain, belum menjadi partai yang kokoh walaupun partai besar. 

Ratnalia menambahkan, untuk membuktikan kepada publik bahwa Partai Aceh merupakan partai yang punya integritas dan menghormati pendekatan sains dalam politik maka hasil seleksi yang sudah menghasilkan empat nama dijadikan pegangan. 

“Jika konsisten, maka kepercayaan publik akan makin meningkat kepada Partai Aceh,” sebutnya. 

Untuk itu, tidak ada jalan lain bagi Partai Aceh kecuali konsisten dan dan berkomitmen terhadap hasil seleksi yang sudah ada.

Sebaliknya, Partai Aceh dipandang tidak konsisten, tidak profesional jika tidak memutuskan cawagub dari empat nama yang ada. 

“Jika itu terjadi akan menjadi cermin buruk bagi Partai Aceh dimata konstituennya dan masyarakat Aceh,” pungkas Ratnalia. [arn]