Pengamat Pemilu RI Syafrida R Rasahan. Foto: dok Bawaslu Sumut
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Remilu RI, Syafrida R Rasahan menilai Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan cara yang tidak biasa. Alih-alih meningkat kualitasnya, ia menyebut pesta demokrasi itu justru sarat persoalan sejak awal.
“Proses pemilu/pilkada 2024 dari awal sudah dibuat kacau secara administrasi, mulai dari rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara, proses rekrutmen penyelenggara, hingga manipulasi aturan serta tahapan pemilu/pilkada,” kata Syafrida dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Banda Aceh, Senin (22/9/2025).
Syafrida mencontohkan, pada Pemilu 2024 tercatat 738 kali pemungutan suara ulang, 258 pemungutan suara susulan, dan 117 pemungutan suara lanjutan. Angka itu, menurutnya, menunjukkan masih lemahnya penyelenggaraan di tingkat teknis.
Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menerima 584 laporan dugaan pelanggaran kode etik pada tahun yang sama. “Ini membuktikan integritas penyelenggara pemilu masih dipertanyakan. Masih banyak yang gagal menjaga independensi dan perilaku,” ujarnya.
Syafrida juga menyoroti partisipasi pemilih yang menurun. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi tercatat 81,14 persen, turun dari 81,97 persen pada 2019. Penurunan ini, katanya, dipicu sejumlah faktor: kelelahan politik (voter fatigue), rendahnya keterikatan pemilih dengan calon atau pasangan calon, sosialisasi dan kampanye yang singkat, kendala teknis penyelenggaraan, serta lemahnya penegakan hukum pemilu.
Ia menyarankan Bawaslu melakukan revisi regulasi dan peraturan teknis, menyiapkan roadmap pengawasan dua siklus, memperkuat SDM dan teknologi, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga.
Selain itu, menurut Syafrida, partisipasi publik perlu diperkuat dengan program pemantauan kolaboratif, penyediaan platform aduan publik yang mudah diakses, serta memberi ruang lebih besar bagi isu-isu lokal agar aspirasi daerah bisa lebih terakomodasi.
.jpg)
Sebelumnya
