Pengamat Politik dan Keamanan, Aryos Nivada. [Foto: dok Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Keamanan, Aryos Nivada, memberikan catatan serius terkait dinamika Pilpres 2024 yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Aryos Nivada menyoroti ketidakjelasan status Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, dalam keanggotaannya di PDIP.

Menurut Aryos, sikap politik PDIP terhadap Gibran tidak sepenuhnya jelas. "Padahal beberapa kader yang dipecat seperti Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, mereka statusnya diumumkan secara sah oleh partai. Namun, dalam kasus Gibran, pengumuman tersebut tidak terjadi, dan ini menciptakan kebingungan," ujar Aryos kepada Dialeksis.com, Senin (19/2/2024).

Aryos menilai adanya pertanyaan serius terkait sikap politik PDIP dalam Pilpres 2024. "Apakah PDIP masih menganggap Gibran sebagai kader resmi atau sudah dihilangkan? Pertanyaan ini memiliki implikasi serius terhadap strategi politik partai," tambah Aryos.

Aryos menyoroti kemungkinan strategi main aman yang dijalankan oleh PDIP. Dengan tidak mengumumkan status Gibran secara resmi, PDIP dapat mengklaim kemenangan apabila Gibran memenangkan Pilpres. Ini mencerminkan kehati-hatian partai untuk menghindari kesalahan strategis.

"Jika kita cermati, status Gibran hanya sebatas informasi lisan yang disampaikan oleh Hasto sebagai Sekjen PDIP dan FX Rudi, namun tidak ada bukti tertulis secara dokumen yang menyatakan secara transparan dan akuntabilitas bahwa Gibran itu bukan lagi sebagai kader PDIP," ungkpanya.

Sehingga, kata dia, publik menilai status Gibran masih sebagai kader PDIP, karena tidak ada kejelasan secara dokumen resmi yang dinyatakan pada publik.

"Elit PDIP yang dipecat seperti Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko dan lain-lain termasuk Bobby Nasution itu jelas disampaikan, lalu kenapa sekelas Gibran hanya dalam bentuk lisan, sedangkan posisi Gibran ini sangat strategis di dalam bargaining position, karena dia anak Presiden dan dia juga calon kandidat Wapres dan dia pimpinan daerah yang diusung oleh PDIP," jelasnya lagi.

Menurut Aryos, jika status Gibran tidak dinyatakan secara resmi, maka publik sah-sah saja menilai bahwa Gibran itu masih berstatus kader PDIP, sehingga publik menilai PDIP memainkan politik 2 kaki untuk ambil zona nyaman.

Terakhir, Aryos mewakili publik, menuntut agar adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak PDIP perihal status Gibran.

Sehingga ke depan jelas posisinya manakala sudah berstatus wakil presiden pasca disahkan badan penyelenggara dan dilantik.