Kamis, 05 Juni 2025

  • Lima Pelanggar Syariat di Banda Aceh Dihukum Cambuk
    Polkum | 1 hari lalu
    Lima Pelanggar Syariat di Banda Aceh Dihukum Cambuk

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak lima pelanggar syariat menjalani eksekusi 'Uqubat (Hukuman) cambuk pada Rabu (4/6/2025) di Taman Bustanussalatin (Taman Sari), Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

  • Mualem Serahkan SK Kepengurusan Baru, Aiyub Abbas Jabat Sekjen Partai Aceh
    Polkum | 1 hari lalu
    Mualem Serahkan SK Kepengurusan Baru, Aiyub Abbas Jabat Sekjen Partai Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru DPP Partai Aceh kepada Aiyub Abbas (Abuwa) yang ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan almarhum Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak). Penyerahan dilakukan setelah struktur baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

  • Data Pemilih dan Politisasi SARA Menurun, Bawaslu: Politik Uang Masih Masalah Serius
    Polkum | 2 hari lalu
    Data Pemilih dan Politisasi SARA Menurun, Bawaslu: Politik Uang Masih Masalah Serius

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.

  • Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi
    Polkum | 4 hari lalu
    Wamenkum: Tanpa RUU KUHAP Baru, Penahanan Bisa Kehilangan Legitimasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

  • Hedonisme Hakim: Palu Kehilangan Martabat
    Polkum | 4 hari lalu
    Hedonisme Hakim: Palu Kehilangan Martabat

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Gaya hidup mewah para hakim yang kontras dengan gajinya telah menjadi ancaman serius bagi kredibilitas peradilan Indonesia. Peringatan keras ini disampaikan Dr. Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat, dalam analisis tajamnya yang dimuat Kompas pekan lalu berjudul "Hedonisme di Balik Palu".

  • Cemburu Siaran Langsung TikTok, Suami di Pidie Jaya Bunuh Istri
    Polkum | 5 hari lalu
    Cemburu Siaran Langsung TikTok, Suami di Pidie Jaya Bunuh Istri

    DIALEKSIS.COM | Pidie Jaya - Seorang perempuan berinisial H (43) tewas dibunuh suaminya sendiri, S (54), di dalam kamar rumah mereka di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya. Motif pembunuhan itu diduga kuat dipicu rasa cemburu pelaku karena korban kerap melakukan siaran langsung (live) di aplikasi TikTok.

  • Risman Rachman Ungkap Sumber Kelemahan Sengketa Empat Pulau
    Polkum | 6 hari lalu
    Risman Rachman Ungkap Sumber Kelemahan Sengketa Empat Pulau

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan 4 pulau yang terletak diantara Singkil, Aceh dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali memicu keributan. Risman Rachman, pemerhati politik dan pemerintahan, mengungkap banyak kelemahan, yang menjadi sumber masalah sehingga posisi 4 pulau masih terus disengketakan.

  • Gugatan Seleksi Kepala BPMA Terus Bergulir di PTUN Jakarta
    Polkum | 6 hari lalu
    Gugatan Seleksi Kepala BPMA Terus Bergulir di PTUN Jakarta

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses gugatan yang diajukan oleh Miswar terhadap hasil seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 


  • KPK Endus Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU
    Polkum | 7 hari lalu
    KPK Endus Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK mengaku telah menerima informasi adanya dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Praktik gratifikasi itu dilakukan oleh salah seorang penyelenggara negara di kementerian tersebut.


    KPK Terima Info Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU


  • GeRAK Bireuen Kritik Penghentian Sidang DKPP: Akuntabilitas Pemilu Dipertanyakan
    Polkum | 7 hari lalu
    GeRAK Bireuen Kritik Penghentian Sidang DKPP: Akuntabilitas Pemilu Dipertanyakan

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen mengecam penghentian mendadak sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Komisioner KIP Bireuen yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dihentikan hanya karena laporan telah dicabut oleh pengadu tanpa penjelasan yang memadai ke publik.


  • DPR dan DPD RI Minta Presiden Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Aceh yang Diklaim Sumut
    Polkum | 7 hari lalu
    DPR dan DPD RI Minta Presiden Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Aceh yang Diklaim Sumut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »