Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, H. Kasibun Daulay SH, menyampaikan tiga aspirasi strategis kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekretaris Umum DPW PKS se-Indonesia yang digelar di Jakarta. [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, H. Kasibun Daulay SH, menyampaikan tiga aspirasi strategis kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekretaris Umum DPW PKS se-Indonesia yang digelar di Jakarta.
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus wadah penyampaian berbagai aspirasi daerah kepada jajaran pimpinan pusat partai.
Dalam kesempatan itu, Sekum DPW PKS Aceh menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap sejumlah isu yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Aspirasi pertama yang disampaikan adalah perlunya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, penyempurnaan regulasi tersebut diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan daerah serta dinamika pembangunan yang terus berubah.
"Kami memandang revisi UUPA perlu menjadi perhatian bersama agar kekhususan dan kewenangan Aceh tetap terjaga serta mampu menjawab dinamika pembangunan yang terus berkembang," ujar Kasibun dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (21/6/2026).
Aspirasi kedua berkaitan dengan keseimbangan fiskal Aceh melalui keberlanjutan dana transfer Otonomi Khusus (Otsus). Sekum DPW PKS Aceh menilai dana otsus memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap keberlanjutan kebijakan tersebut dapat menjadi perhatian dalam agenda perjuangan PKS di tingkat nasional.
Sementara itu, aspirasi ketiga menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, khususnya terkait potensi migas di Blok Andaman. Menurutnya, pengelolaan sumber daya tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap kewenangan daerah.
Ia berharap ketiga isu strategis tersebut dapat diperjuangkan oleh DPP PKS dalam berbagai agenda kebijakan nasional.
"Aceh membutuhkan dukungan politik yang kuat agar berbagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan daerah dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Rakornas Sekretaris Umum DPW PKS se-Indonesia juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyelaraskan langkah perjuangan partai dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. [*]
Sebelumnya
